Kritik terhadap Inisiatif Prabowo sebagai Mediator dalam Konflik AS-Israel dan Iran
Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, menyampaikan kritik tajam terhadap rencana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi mediator dalam konflik antara AS-Israel dan Iran. Menurutnya, ide tersebut sangat tidak realistis karena karakter politik AS yang jarang menerima mediasi pihak ketiga dan minimnya kedekatan diplomatik Indonesia-Iran.
Dino menilai bahwa langkah Prabowo untuk terbang ke Teheran sebagai penengah konflik antara AS-Israel dan Iran tidak layak dilakukan. Ia menyebutkan empat alasan utama mengapa inisiatif ini tidak mungkin terlaksana:
- Pertama, secara historis, AS jarang menerima mediasi pihak ketiga ketika tengah melancarkan operasi militer. Statusnya sebagai negara adidaya membuat ruang kompromi semacam itu relatif sempit.
- Kedua, hubungan Jakarta–Teheran belakangan dinilai tidak menunjukkan kedekatan khusus. Dalam lebih dari satu tahun terakhir, belum tercatat pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Iran, baik di dalam negeri masing-masing maupun di forum internasional.
- Ketiga, mediasi antara AS-Iran termasuk Israel sangat tidak mungkin dilakukan. Alasannya, Donald Trump tidak akan bersedia berkunjung ke Teheran, Iran pasca penyerangan.
- Keempat, dalam upaya mediasi berarti Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu sebagai pihak yang paling utama menyerang Iran. Secara politik, diplomatik, dan juga logistik, hal ini tidak mungkin terjadi.
Perspektif tentang Konflik AS-Israel dan Iran
Dino Patti Djalal menegaskan bahwa Iran merupakan pihak yang diserang, bukan pihak yang memulai agresi terhadap AS-Israel. Kebuntuan perundingan antara Washington dan Teheran, menurutnya, tidak dapat dijadikan legitimasi atas serangan militer. Apalagi, pemerintah Oman yang selama ini berperan sebagai mediator, sebelumnya menyatakan terdapat kemajuan signifikan dalam proses diplomasi kedua negara.
Eskalasi konflik ini juga dipandang mencerminkan kecenderungan baru dalam kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan Donald Trump. Pendekatan yang mengedepankan tekanan dan kekuatan militer terhadap pihak yang dianggap tidak sejalan dinilainya sangat berbahaya bagi stabilitas global.
Tegaskan Politik Bebas Aktif
Dino Patti Djalal menilai langkah paling penting bagi Indonesia di tengah eskalasi konflik Amerika Serikat–Israel dengan Iran bukanlah mengejar peran sebagai mediator, melainkan menegaskan posisi secara jelas dan konsisten. Menurutnya, Indonesia harus berani menyatakan secara terbuka mana yang benar dan mana yang keliru, apa pun risikonya.
Serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, menurut dia, bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun lalu. “Indonesia harus konsisten menegakkan prinsip perdamaian dan norma hukum internasional,” kata Dino.
Usulan Tangguhkan Pasukan Perdamaian
Dalam konteks kebijakan konkret, Dino menganjurkan agar Presiden Prabowo mempertimbangkan untuk menyurati Presiden Donald Trump. Isi surat tersebut, menurut dia, adalah pemberitahuan bahwa Indonesia menangguhkan pengiriman pasukan perdamaian untuk International Stabilization Force (ISF) di Gaza, sambil mengkaji ulang perkembangan situasi di Timur Tengah.
Langkah tersebut, kata Dino, akan menjadi pesan diplomatik Indonesia bahwa negara berprinsip dan tidak mudah diperlakukan sebagai pihak yang selalu menyetujui kebijakan negara lain. Ia juga mengingatkan adanya risiko jika pasukan Indonesia ditempatkan di bawah komando yang dipengaruhi dinamika politik domestik AS.
Dino menekankan bahwa keputusan apa pun harus dipertimbangkan secara matang. “Validasi sejarah jauh lebih penting daripada validasi dari Gedung Putih,” ujarnya di akhir video.
