Kasus Suap di DJKA Kemenhub Terus Berlanjut, Budi Karya Sumadi Mangkir Lagi
Kasus dugaan suap yang terjadi di Direktorat Jendera Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kini mulai menyeret mantan Menteri Perhubungan periode 2019–2024, Budi Karya Sumadi (BKS). Ini merupakan ketiga kalinya ia mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadwal pemeriksaan yang seharusnya dilakukan hari ini, Senin (2/3/2026), kembali tidak dihadiri oleh Budi Karya.
KPK kini mulai mempertimbangkan opsi pemanggilan paksa terhadap Budi Karya. Sebelumnya, ia telah absen dua kali dengan alasan adanya agenda lain dan permintaan penundaan. Pada panggilan yang merupakan penjadwalan ulang ketiga ini, Budi Karya mengklaim sedang sakit. Namun, KPK tetap akan memastikan keabsahan alasan tersebut dengan mengecek surat keterangan dokter yang diajukan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi ketidakhadiran Budi Karya. Ia menegaskan bahwa keterangan Budi Karya sangat dibutuhkan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perhubungan pada waktu terjadinya dugaan suap di DJKA Kemenhub.
“Saksi BKS dalam perkara DJKA hari ini konfirmasi tidak bisa hadir karena sakit. Penyidik juga masih intens melakukan penjadwalan ulang, sehingga nanti bisa dipastikan Pak BKS ini bisa hadir memenuhi panggilan penyidik,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).
Menanggapi absennya Budi Karya yang sudah terjadi berulang kali, Budi tidak menutup kemungkinan adanya langkah tegas berupa penjemputan paksa. Meski demikian, ia menekankan bahwa keputusan tersebut mutlak berada di ranah penyidik.
“Nanti kita lihat kebutuhan dari penyidik. Apakah kemudian akan dilakukan penjadwalan ulang ataukah nanti ada langkah pemanggilan berikutnya atau seperti apa, itu nanti kewenangannya di penyidik,” ujar Budi saat ditanya mengenai potensi pemanggilan paksa.
Langkah Tegas KPK Dukung Penuntasan Kasus
Langkah tegas KPK dalam memanggil Budi Karya selaras dengan pernyataan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Sebelumnya, Asep membantah tudingan bahwa KPK bersikap lunak atau permisif terhadap mantan Menhub tersebut. Menurut Asep, lambatnya proses yang seolah terlihat dari luar dikarenakan posisi Budi Karya yang berada di top management.
Oleh karena itu, keterkaitannya perlu dianalisis secara komprehensif dari seluruh klaster perkara DJKA yang tersebar di banyak daerah, mulai dari Semarang, Solo, Jawa Barat, Medan, Jawa Timur, hingga Sulawesi.
“Ya kita tunggu biar semuanya selesai, sehingga yang bersangkutan tidak lagi dituntut atau dipersangkakan berkali-kali. Dan kita juga ingin tahu di masing-masing penggal ini seperti apa fakta-fakta perbuatannya,” jelas Asep pada Sabtu (28/2/2026).
Terkuak Di Sidang Intervensi Proyek
Kehadiran Budi Karya dinilai krusial untuk melengkapi berkas tersangka baru dan mengurai benang merah dari serangkaian fakta yang terungkap di persidangan. Beberapa dugaan keterlibatan Budi Karya Sumadi yang mencuat ke publik mencakup isu adanya kontraktor yang diintervensi.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, bersaksi bahwa Budi Karya menitipkan pengusaha bernama Billy Haryanto alias “Billy Beras” agar diakomodasi dalam proyek jalur ganda KA elevated Solo Balapan–Kadipiro.
Selain intervensi proyek, nama Budi Karya juga terseret dalam dugaan pengumpulan dana untuk Pilpres 2019. Eks Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restyawan, menyebutkan adanya arahan langsung dari Budi Karya pada tahun 2019 untuk mengumpulkan dana sekitar Rp5,5 miliar yang bersumber dari fee kontraktor.
Tak hanya itu, Budi Karya juga diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas penyewaan helikopter saat melakukan kunjungan kerja. Dana sewa helikopter tersebut disinyalir dibiayai menggunakan uang suap dari pengusaha pelaksana proyek, salah satunya melalui Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto.
KPK Tetap Serius Tangani Kasus Ini
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, sebelumnya juga telah mewanti-wanti bahwa institusinya tidak akan ragu mendalami setiap alat bukti dan fakta persidangan yang mengarah pada keterlibatan siapa pun, tanpa terkecuali Budi Karya Sumadi. Kini, publik menanti apakah jadwal ulang berikutnya akan diindahkan oleh Budi Karya, ataukah penyidik KPK benar-benar akan mengambil langkah pemanggilan paksa demi menuntaskan megakorupsi di tubuh DJKA tersebut.
