Penolakan Publik Amerika Serikat terhadap Operasi Militer Gabungan
Gelombang penolakan dari publik Amerika Serikat muncul setelah operasi militer gabungan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Hasil survei terbaru yang dirilis oleh Reuters/Ipsos pada Minggu (1/3/2026) menunjukkan bahwa mayoritas warga AS tidak setuju dengan langkah agresif tersebut.
Meskipun Presiden Donald Trump mengklaim serangan itu sebagai kemenangan besar melawan kejahatan, rakyat justru merasa cemas. Kekhawatiran itu terletak pada potensi eskalasi militer yang tidak terkendali di kawasan Timur Tengah. Data survei mengungkapkan rendahnya dukungan masyarakat terhadap operasi militer yang melibatkan koordinasi antara AS dan Israel.
Dari 1.282 responden dewasa yang terlibat, hanya 27 persen warga yang menyatakan dukungannya secara terbuka. Sebaliknya, sebanyak 43 persen responden menyatakan menolak keras, sementara 29 persen lainnya memilih untuk bersikap ragu-ragu. Fenomena ini terbilang unik mengingat 90 persen responden sebenarnya sudah mengetahui detail kabar serangan maut tersebut.
Rendahnya angka dukungan ini memberikan sinyal kuat bahwa narasi “kemenangan” yang dibangun pemerintah tidak sepenuhnya diterima rakyat. Survei ini juga memotret kegelisahan warga terkait gaya kepemimpinan Trump dalam menggunakan kekuatan militer untuk kepentingan luar negeri. Tercatat 56 persen warga Amerika menilai Presiden Trump terlalu gegabah dan mudah mengerahkan kekuatan fisik ketimbang diplomasi.
Pandangan kritis ini ternyata tidak hanya datang dari barisan oposisi, melainkan sudah merambah ke pemilih independen secara luas. Data menunjukkan 87 persen responden dari Partai Demokrat menilai tindakan tersebut terlalu agresif dan membahayakan keamanan. Di sisi lain, sekitar 60 persen pemilih independen juga menyatakan kekhawatiran yang serupa terhadap kebijakan militer pemerintah. Bahkan, keretakan mulai terlihat di internal pendukung pemerintah, di mana 23 persen responden Partai Republik mulai meragukan arah kebijakan ini.
Situasi di Capitol Hill pun kian memanas, memicu perpecahan politik yang tajam di pusat pemerintahan Washington. Ketua DPR AS, Mike Johnson, tetap berdiri teguh mendukung presiden dan menyatakan bahwa Iran memang harus menerima konsekuensi. “Saya mengapresiasi Presiden Trump yang mengambil tindakan untuk menggagalkan ancaman nuklir dan terorisme Iran yang selama ini menolak jalur diplomasi,” ujar Thune. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune turut memuji keberanian Trump dalam menggagalkan ancaman nuklir yang selama ini dianggap buntu secara diplomasi.
Namun, kritik pedas datang dari Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries yang menyesalkan pengabaian otorisasi dari Kongres. Jeffries menilai keputusan sepihak tanpa jalur diplomasi ini telah menempatkan pasukan AS di luar negeri dalam posisi yang sangat rentan. Senator senior Chuck Schumer bahkan menyebut tindakan Trump sebagai siklus kemarahan yang tidak memiliki strategi jelas.
Sementara itu, kelompok progresif seperti Bernie Sanders dan Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) melabeli serangan ini sebagai tindakan inkonstitusional. Mereka mendesak Kongres segera mengaktifkan War Powers Resolution guna membatasi kewenangan presiden dalam penggunaan kekuatan militer. “Perang Trump–Netanyahu ini melanggar hukum internasional dan membahayakan nyawa pasukan kita. Kongres harus segera meloloskan Resolusi Kekuatan Perang (War Powers Resolution),” tegas Bernie Sanders.
Situasi ini menunjukkan Amerika Serikat kini menghadapi perpecahan politik dan opini publik yang tajam di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
