Jemaah Umroh Indonesia Tertahan di Arab Saudi Akibat Perang Iran dan Amerika Serikat
Sebanyak 58 ribu lebih jemaah umroh asal Indonesia masih tertahan di Arab Saudi sejak pecahnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat pada Sabtu (28/2/2026). Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dan kenyamanan para jemaah yang seharusnya telah kembali ke Tanah Air.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ichsan Marsha, mengonfirmasi bahwa jumlah jemaah yang masih berada di Arab Saudi mencapai lebih dari 58.000 orang. Ia menyatakan, “58 ribu lebih jamaah kita masih tertahan di Arab Saudi.” Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara dengan media online, Senin (2/3/2026).
Perang yang meletus antara dua negara besar tersebut menyebabkan beberapa jalur penerbangan internasional ditutup atau dibatalkan. Maskapai penerbangan memutuskan untuk tidak melayani penerbangan karena dinilai berisiko tinggi. Hal ini membuat banyak jemaah umroh yang dijadwalkan pulang ke Indonesia harus menunggu hingga situasi membaik.
Dampak Langsung pada Jemaah Indonesia
Dampak langsung dari situasi ini dirasakan oleh ribuan warga Indonesia yang sedang menjalankan ibadah umroh. Mereka belum bisa kembali ke tanah air sesuai rencana awal. Kondisi ini juga menimbulkan ketidakpastian bagi jemaah, baik dari segi keamanan maupun layanan yang diterima selama masa penantian.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh terus berkoordinasi dengan otoritas terkait serta maskapai penerbangan untuk mencari solusi terbaik agar jemaah dapat segera dipulangkan. Berbagai opsi sedang dipertimbangkan, termasuk pengalihan rute penerbangan, penjadwalan ulang kepulangan, atau langkah-langkah lain yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Upaya Pemerintah dalam Memastikan Keselamatan Jemaah
Ichsan Marsha menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan PPU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemberangkatan dan pemulangan jemaah. Selain itu, pihaknya juga berkomunikasi dengan otoritas penerbangan untuk memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan jemaah.
“Kita akan lakukan koordinasi dengan PPU dan otoritas penerbangan,” ujarnya. “Karena ini berkaitan dengan penutupan ruang udara di berbagai negara transit.”
Selain itu, pihak Kementerian Haji dan Umroh juga membentuk tiga tim yang siaga di Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal Haji di Jeddah. Tim-tim ini bertugas untuk memantau dan berkoordinasi dengan jemaah yang ada di tanah suci. Mereka juga memberikan imbauan agar akomodasi yang layak diberikan kepada jemaah.
DPR Minta Pemerintah Segera Lakukan Pemulangan Jemaah
Anggota Komisi VII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti pentingnya adanya skema pemulangan yang jelas dan terukur untuk jemaah umrah asal Indonesia. Menurutnya, pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap jemaah yang berada di wilayah Timur Tengah.
“Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu,” kata Selly dalam keterangan resmi, Minggu (1/3/2026). “Jemaah tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka.”
Ia juga menyebut bahwa pernyataan KBRI Riyadh tentang pemantauan perkembangan dan langkah antisipatif adalah langkah awal yang penting. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah perlu mengambil tindakan konkret dan sistematis untuk memastikan pemulangan jemaah dapat dilakukan secara efektif.
