Jemaah Umroh Indonesia Tertahan Akibat Konflik Regional
Puluhan ribu jemaah umroh asal Indonesia yang sedang berada di Arab Saudi kini menghadapi tantangan besar akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Situasi ini memengaruhi jalur penerbangan internasional, sehingga sebanyak lebih dari 58.000 jemaah belum bisa kembali ke Tanah Air. Peristiwa ini terjadi setelah gelombang ketegangan geopolitik yang meletus sejak Sabtu (28/2/2026) menyebabkan penutupan beberapa rute penerbangan demi alasan keamanan.
“58 ribu lebih jamaah kita masih tertahan di Arab Saudi,” ujar Ichsan Marsha, Jubir Kementrian Haji dan Umroh, dalam pernyataannya yang dikutip dari Youtube Kompas TV, Senin (2/3/2026). Penutupan ruang udara di beberapa negara transit membuat maskapai penerbangan membatalkan banyak jadwal keberangkatan dan kepulangan, yang berdampak langsung pada para jemaah.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi keluarga jemaah yang menanti di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian terkait bergerak cepat mencari solusi terbaik agar para jemaah dapat segera dipulangkan dengan selamat. Ichsan menjelaskan bahwa berbagai langkah sedang diupayakan, termasuk koordinasi dengan PPU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) dan otoritas penerbangan.
“Karena ini berkaitan dengan penutupan ruang udara di berbagai negara transit,” imbuhnya. Opsi-opsi seperti pengalihan rute penerbangan hingga penjadwalan ulang kepulangan sedang dikaji sesuai perkembangan situasi di lapangan. Prioritas utama tetap pada keselamatan jemaah.
Selain itu, pemerintah juga terus menjalin komunikasi dengan otoritas di Arab Saudi guna memastikan ketersediaan akomodasi apabila masa tunggu berlangsung lebih lama. “Untuk pengawasan dari kita kepada jamaah juga telah membentuk tiga tim yang dihadirkan di Terminal 1, Terminal 2 dan Terminal Haji di Jeddah untuk berkoordinasi dan memantau jamaah kita yang berada di tanah suci,” katanya.
“Kita sudah melakukan pendataan, kita imbau akomodasi yang layak untuk jamaah. Sudah ada tim-tim yang membersamai jamaah kita di sana,” ungkapnya.
DPR Minta Pemerintah Pulangkan Jemaah Umrah
Anggota Komisi VII DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta pemerintah menyiapkan skema pemulangan untuk jemaah umrah asal Indonesia di Arab Saudi. Ia menilai pemerintah wajib memberi perlindungan bagi jemaah umrah di Timur Tengah. “Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu,” kata Selly dalam keterangan di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Ia menekankan bahwa jemaah tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka. Konflik di Timur Tengah membuat jemaah umrah asal Indonesia dalam posisi rentan, baik dari aspek kepastian perjalanan, keamanan, maupun kepastian layanan.
Selly pun menyoroti pernyataan KBRI Riyadh yang menyatakan pemerintah senantiasa memantau perkembangan dan telah mengambil langkah antisipatif. Kendati pernyataan tersebut penting sebagai langkah awal, ia menilai pemerintah harus menindaklanjuti dengan langkah konkret dan sistematis untuk memastikan pemulangan jemaah.
