Kesiapan PT Agrinas Pangan Nusantara dalam Menyikapi Arahan DPR RI
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan bahwa pihaknya siap mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait rencana penundaan impor kendaraan pikap dari India. Rencana tersebut akan digunakan dalam operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes). Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap permintaan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta agar pemerintah menangguhkan rencana pemasukan sebanyak 105.000 unit mobil pikap asal India.
Joao menyatakan, “Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat.” Pernyataan ini disampaikan saat ia diwawancarai oleh media nasional pada Senin (23/2).
Rencana Impor yang Diungkap oleh Mahindra and Mahindra Ltd.
Sebelumnya, rencana impor kendaraan pikap dari India pertama kali diungkap oleh produsen otomotif asal India, Mahindra and Mahindra Ltd., melalui laman resmi perusahaan pada 4 Februari 2026. Dalam pengumuman tersebut, M&M menyatakan akan memasok 35.000 unit pikap model Scorpio.
Pada 20 Februari 2026, Joao mengonfirmasi kepada media nasional tentang rencana impor total 105.000 kendaraan dari perusahaan tersebut. Jumlah kendaraan yang akan didatangkan mencakup:
- 35.000 unit pikap 4×4 dari Mahindra and Mahindra Ltd.
- 35.000 unit pikap 4×4 serta
- 35.000 unit truk roda enam yang diproduksi oleh Tata Motors.
Penekanan Menteri Perindustrian terhadap Kemandirian Industri Otomotif Nasional
Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan untuk memproduksi kendaraan pikap secara mandiri. Hal ini dinilai sebagai bukti kemandirian industri otomotif nasional sekaligus mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
Menperin menjelaskan, jika pengadaan 70.000 unit pikap 4×2 dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, maka potensi dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) yang dihasilkan bisa mencapai sekitar Rp27 triliun.
Permintaan Dasco untuk Menunda Rencana Impor
Sementara itu, Dasco menyampaikan bahwa dirinya telah meminta pemerintah untuk menunda rencana impor kendaraan tersebut. Alasan utamanya adalah karena Presiden Prabowo Subianto masih menjalankan kunjungan kerja ke luar negeri dan akan membahas lebih lanjut rencana tersebut setelah kembali.
Selain itu, Presiden juga dinilai perlu mempertimbangkan pandangan serta kesiapan dari pelaku industri otomotif nasional sebelum keputusan diambil.
“Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian,” kata Dasco di kompleks parlemen.
