Penjelasan Tim Ahli Mengenai Gaya Busana Istri Gubernur Kaltim
Gaya busana istri Gubernur Kalimantan Timur, Sarifah Suraidah, menjadi perhatian masyarakat belakangan ini. Banyak yang menilai gaya tersebut terlalu glamor dan tidak sesuai dengan posisi sang suami sebagai pejabat negara. Namun, tim ahli dari Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik memberikan penjelasan terkait hal ini.
Sudarno, anggota TAGUPP, menyatakan bahwa kritik publik sebaiknya tidak menyeret ke ranah pribadi. Menurutnya, gaya busana Sarifah sudah seperti itu sejak lama, bahkan sebelum suaminya menjadi gubernur. Hal ini disampaikannya dalam respons terhadap isu yang muncul di media massa.
“Bukan hanya saat jadi gubernur, tapi sudah puluhan tahun seperti itu,” ujarnya. Ia menekankan bahwa latar belakang keluarga tersebut memang sudah mapan sejak dulu. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, tidak heran jika Sarifah memiliki gaya busana yang mencerminkan status sosial keluarganya.
Sudarno juga mengajak masyarakat untuk lebih fokus pada kebijakan dan kinerja pemerintahan daerah. Ia berharap kritik yang diberikan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, bukan sekadar menyoroti aspek pribadi. Menurutnya, gaya busana istrinya bukanlah hal yang tiba-tiba karena jabatan gubernur, melainkan hasil dari kehidupan yang sudah mapan sejak lama.
Selain itu, Sudarno menanggapi tudingan mengenai dinasti politik. Ia menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama selama tidak melanggar aturan hukum. “Kalau tidak dibolehkan, ya buat aturan yang melarang. Tapi kalau secara demokrasi dibolehkan, itu hak,” katanya.
Menurutnya, masalah ini lebih berkaitan dengan etika dan keputusan akhir tetap ada di tangan masyarakat sebagai pemilih. “Kalau masyarakat tidak setuju, jangan dipilih. Tapi kalau dipilih dan menang, berarti itu pilihan rakyat,” tambahnya.
Pemerintah daerah menyatakan terbuka terhadap kritik dari masyarakat. Sudarno menyebut masukan publik sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur. “Kami berterima kasih atas kritik. Itu vitamin bagi pemerintah,” ujarnya.
Tanggapan Mengenai Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar
Selain isu gaya busana, kritik juga datang terkait mobil dinas seharga Rp 8,5 miliar yang digunakan oleh Gubernur Rudy Masud. Sudarno menjelaskan bahwa mobil tersebut direncanakan untuk menunjang aktivitas gubernur di lapangan serta menerima tamu resmi negara.
Menurutnya, gubernur memiliki tugas menerima kunjungan pejabat kementerian, anggota DPR RI, hingga perwakilan kedutaan. “Mobil itu untuk lapangan dan untuk mengurus tamu. Kalau ada tamu dari kementerian, DPR RI, bahkan dari kedutaan, tentu tidak sekadar berkeliling di dalam kota,” ujarnya.
Sudarno menegaskan bahwa gubernur tidak terlibat dalam penentuan spesifikasi teknis kendaraan. Urusan detail seperti kapasitas mesin hingga model merupakan ranah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Gubernur tidak mengurusi spek. Tidak sampai ke detail mesin berapa CC atau model apa. Itu teknis di bawah. Beliau menyampaikan kebutuhan, bukan menentukan merek,” katanya.
Kendaraan yang direncanakan tersebut merupakan jenis hybrid. Opsi ini dipilih dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur pengisian daya listrik di Kalimantan Timur yang belum merata di semua wilayah. “Ini mobil hybrid. Bisa listrik, bisa BBM. Fasilitas charging belum sepenuhnya siap, jadi dipilih yang bisa menyesuaikan kondisi daerah,” ujarnya.
Hingga kini, kendaraan tersebut masih berada di Jakarta dan belum digunakan. Sudarno menyebut gubernur siap mengikuti arahan pemerintah pusat apabila pengadaan tersebut perlu ditinjau ulang atau dibatalkan. “Pak Gubernur tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah pusat. Kalau mau dikembalikan, ditukar, atau dinolkan, silakan. Kita ikut mekanisme,” katanya.
