Seiring dengan meningkatnya perbincangan mengenai Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat di media sosial, isu-isu yang muncul semakin beragam. Mulai dari dugaan kebocoran data pribadi hingga hoaks terkait sertifikasi halal, membuat situasi menjadi semakin memanas.
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Makassar (UNM), Harris Arthur Hedar, menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan negara bukan hanya melalui emosi sesaat, tetapi dengan pemahaman yang utuh terhadap aturan main. Menurutnya, masyarakat Indonesia sering kali berdebat karena tidak kurang informasi, melainkan karena informasi yang diterima bersifat potongan-potongan.
“Satu orang membaca judul lalu yakin. Yang lain menonton video 30 detik lalu marah. Padahal, jika kita benar-benar ingin menjaga kedaulatan, langkah pertama adalah membaca secara utuh dan seimbang,” ujar Harris kepada awak media di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Harris juga menyoroti isu data pribadi yang menjadi topik hangat. Ia menekankan bahwa kunci dari masalah ini terletak pada UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Menurutnya, publik tidak boleh hanya menelan janji “aman”, tetapi harus menagih bukti penegakan hukumnya.
“Narasi yang adil adalah bukan ‘aman 100 persen, lalu selesai’, melainkan ‘tunduk pada UU PDP dan karena itu harus mengikuti syarat-syarat UU PDP’,” jelasnya.
Selain itu, isu sertifikat halal juga menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet. Meskipun pemerintah melalui dokumen FAQ memastikan bahwa sertifikasi halal tetap wajib, Harris merasa ada kekhawatiran publik yang perlu dijawab dengan transparansi teknis, bukan sekadar administrasi.
“Pertanyaan pengujiannya adalah, apakah MRA itu pengakuan proses atau pengakuan otomatis? Apakah standar Indonesia tetap menjadi rujukan untuk pasar Indonesia? Bagaimana mekanisme audit, pengawasan, dan sanksi?” tanya Harris.
Harris juga menyampaikan pandangan mengenai kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Baginya, kedaulatan industri tidak hanya tentang melarang barang impor, tetapi memastikan industri lokal memiliki “tangga” untuk naik kelas melalui alih teknologi dan investasi nyata.
Mengenai isu militer, meski pemerintah menjamin tidak ada pasal pertahanan dalam ART, Harris tetap memberikan catatan kritis. Menurutnya, di era digital, geopolitik bisa menyusup lewat rantai pasok dan teknologi.
“Kalimat yang lebih dewasa adalah, tidak ada pasal pertahanan, tetapi dampak strategis tetap bisa muncul melalui desain kebijakan ekonomi. Itu bukan paranoia, itu realitas dunia modern,” ujar Harris.
