Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah kini telah diresmikan kembali setelah sekian lama tidak berfungsi. Namun, kehadiran JPO ini justru memicu pro dan kontra karena akses masuk yang dinilai mengganggu ruang trotoar dan menyulitkan pejalan kaki dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa kondisi tersebut terjadi karena pembangunan JPO yang belum dapat diperluas ke area gedung Sarinah. Hal ini disebabkan oleh status bangunan Sarinah sebagai cagar budaya.
“Sebenarnya kami sudah menawarkan JPO ini masuk langsung ke Sarinah. Tapi, Sarinah ini adalah heritage dan cagar budaya. Mereka masih ingin mempertahankan bentuk asli dari bangunan tersebut,” ujar Pramono saat meresmikan revitalisasi JPO Sarinah di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (2/3).
Menurutnya, opsi integrasi JPO ke dalam gedung masih terus dijajaki karena dinilai akan memberi manfaat bagi kedua belah pihak, termasuk mempermudah akses pengunjung menuju pusat perbelanjaan tersebut.
“Tapi tadi saya diskusi dengan Pak Asisten Pembangunan untuk dijajaki kembali apakah mereka bersedia jika nanti JPO ini bisa terus dikembangkan hingga masuk ke dalam Sarinah. Karena kalau ini bisa masuk ke Sarinah, bagi Sarinah juga akan menjadi keuntungan,” tambahnya.
Untuk mengatasi keterbatasan ruang trotoar saat ini, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan pelebaran pedestrian sebagai solusi sementara. Pelebaran tersebut direncanakan mencapai sekitar 2,6 meter setelah penataan lanjutan selesai dilakukan.
Direktur Utama TransJakarta, Welfizon Yuza menjelaskan bahwa pelebaran trotoar akan dilakukan pada tahap berikutnya setelah pekerjaan penataan pedestrian oleh MRT Jakarta selesai.
“Ini merupakan tahap pertama. Tahap kedua akan dilakukan setelah reinstatement pedestrian yang akan dilakukan oleh MRT. Perkiraannya akan dilakukan di bulan Mei. Jadi di bulan Mei nanti akan ada pelebaran trotoar sekitar 2,6 meter, sehingga akses pejalan kaki akan lebih nyaman dan lega,” kata Welfizon.
Dengan rencana tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap akses pejalan kaki di sekitar JPO Sarinah tetap nyaman meski struktur JPO saat ini belum dapat diperluas ke area gedung Sarinah.
Beberapa langkah strategis telah diambil agar keberadaan JPO tidak mengganggu fungsi trotoar sebagai ruang publik. Dalam waktu dekat, masyarakat diharapkan dapat merasakan perbaikan aksesibilitas yang lebih baik.
Selain itu, pihak terkait juga terus berkoordinasi untuk mencari solusi jangka panjang yang dapat memenuhi kebutuhan pejalan kaki sekaligus menjaga nilai historis bangunan Sarinah. Dengan komunikasi yang intensif, diharapkan tercapai kesepahaman antara pemilik bangunan dan pemerintah daerah.
Pemprov DKI juga berkomitmen untuk terus memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam penggunaan ruang publik. Ini menjadi bagian dari upaya membangun kota yang ramah lingkungan dan nyaman bagi semua pengguna jalan.
