Kepala Daerah Kalimantan Timur Mengembalikan Mobil Dinas yang Menimbulkan Kontroversi
Di tengah berbagai kritik dan perdebatan di media sosial, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengambil keputusan penting. Ia memutuskan untuk mengembalikan mobil dinas baru yang sebelumnya dibeli melalui APBD Perubahan 2025. Keputusan ini dilakukan setelah munculnya kegaduhan publik terkait pengadaan kendaraan tersebut.
Pengembalian mobil dinas ini dilakukan sebagai langkah untuk mengalihkan anggaran ke program-program yang lebih mendesak. Nilai pengadaan kendaraan mencapai Rp 8,49 miliar, yang menjadi sorotan tajam dari masyarakat. Langkah ini dinilai sebagai respons langsung atas dinamika sosial yang berkembang di Benua Etam.
Kepekaan terhadap Suara Publik
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa keputusan ini mencerminkan kepekaan gubernur terhadap aspirasi masyarakat. Sebelum mengambil keputusan, gubernur melakukan konsultasi dengan lembaga pengawas negara. Beberapa instansi seperti Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Badan Pemeriksa Keuangan turut menjadi rujukan dalam pertimbangan tersebut.
“Bapak Gubernur mencermati masukan dari Kemendagri, KPK, dan BPK. Beliau juga mendengar langsung kegelisahan tokoh masyarakat dan tokoh agama,” ujar Faisal. Ia menekankan bahwa keputusan ini bukan reaksi spontan, tetapi hasil pertimbangan matang dengan menempatkan stabilitas sosial dan kepercayaan publik sebagai prioritas utama.
Mobil Mewah yang Belum Pernah Mengaspal di Kaltim
Mobil yang menjadi polemik adalah Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e, sebuah mobil mewah berteknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). Unit itu diketahui telah melalui proses serah terima pada 20 November 2025. Namun, meski secara administratif pengadaan telah rampung, Faisal memastikan kendaraan tersebut belum pernah digunakan di Kalimantan Timur. Sejak proses serah terima dilakukan, mobil itu masih berada di Jakarta dan belum dikirimkan ke daerah.
Dengan demikian, polemik terjadi bahkan sebelum kendaraan tersebut sempat beroperasi sebagai mobil dinas gubernur.
Redam Polemik, Prioritaskan Program Pembangunan
Langkah pengembalian ini disebut sebagai upaya meredam polemik yang terus berkembang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ingin memastikan bahwa anggaran daerah dapat difokuskan pada program-program yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Terkait mekanisme pengembalian, Pemprov Kaltim akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar seluruh proses berjalan sesuai aturan pengelolaan aset negara. Transparansi menjadi penekanan utama, agar tidak muncul persoalan baru dalam tata kelola keuangan daerah.
Faisal menambahkan bahwa gubernur memilih memusatkan perhatian pada agenda pembangunan dibandingkan fasilitas jabatan yang berpotensi memicu pro dan kontra.
Harapan Pemulihan Kepercayaan Publik
Sebelumnya, pengadaan mobil ini menjadi sorotan karena nilainya yang dianggap terlalu tinggi untuk kendaraan operasional kepala daerah. Kritik yang berkembang menunjukkan tingginya sensitivitas publik terhadap penggunaan anggaran pemerintah.
Dengan keputusan resmi untuk mengembalikan kendaraan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola anggaran dapat kembali menguat. Hingga kini, Diskominfo Kaltim terus berkoordinasi dengan Biro Umum dan lembaga pengawas guna memastikan proses pengembalian unit Range Rover itu berlangsung transparan serta tidak menimbulkan kerugian tambahan bagi keuangan daerah.
