JAKARTA – Aliansi Nasional Anti-Zionis (ANAZ) memberikan respons tegas terhadap meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah setelah serangan udara yang dilakukan militer Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap wilayah Republik Islam Iran pada hari Sabtu (28/2/2026).
ANAZ mengecam aksi tersebut dengan keras, menyebutnya sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Humas ANAZ, Mukhlisin Turkan, menjelaskan bahwa serangan yang menargetkan kota-kota besar di Iran seperti Tehran, Qom, Isfahan, hingga Karaj, merupakan bentuk terorisme negara (state terrorism).
“Serangan ini bukan sekadar operasi militer, tetapi upaya provokatif untuk mengalihkan perhatian dunia dari isu genosida di Palestina,” ujar Mukhlisin dalam pernyataannya pada hari Sabtu (28/2/2026).
Menurut Mukhlisin, ANAZ menilai agresi yang dilakukan oleh militer gabungan Israel dan AS sebagai pelanggaran nyata terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta kedaulatan wilayah Iran. ANAZ juga mencatat bahwa serangan tersebut justru menyerang fasilitas sipil.
“Serangan ke wilayah padat penduduk adalah taktik pengecut Israel untuk memicu perang besar atau major war demi menutupi kegagalan mereka di Lebanon, Yaman, dan Palestina,” tambahnya.
Mukhlisin juga menyoroti bahwa tindakan provokatif itu mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan global secara sistematis. ANAZ berpendapat bahwa Iran memiliki hak untuk mempertahankan diri (self-defense) sesuai dengan Piagam PBB. Menurut Mukhlisin, perlawanan Iran adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan global melawan imperialisme di kawasan Timur Tengah.
“Kejahatan diam adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Kami berdiri bersama mereka yang mempertahankan tanah airnya dari penjajahan dan agresi,” pungkas Mukhlisin.
Oleh karena itu, ANAZ mengajak seluruh elemen bangsa, organisasi masyarakat, dan aktivis kemanusiaan di Indonesia untuk memperkuat barisan melawan segala bentuk penindasan Zionisme.
Mukhlisin menilai Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump hanya menjadi kedok dan siasat untuk memperkuat penjajahan Israel atas Palestina.
“Kami mengimbau tokoh lintas agama dan masyarakat luas untuk mewaspadai propaganda yang dibungkus dalam gerakan Board of Peace. Kami memandang ini sebagai instrumen untuk melemahkan perlawanan umat dan melegitimasi penjajahan dengan kedok perdamaian,” tuturnya.
