Desakan untuk Keluar dari Dewan Perdamaian
Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengeluarkan desakan kuat terhadap pemerintah Indonesia untuk segera meninggalkan keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Menurutnya, keanggotaan ini justru merugikan daripada memberikan manfaat. Hasanuddin menilai bahwa keputusan untuk tetap berada dalam BoP yang didirikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat mengancam integritas politik luar negeri Indonesia serta bertentangan dengan prinsip konstitusional negara yang tidak memihak pada blok tertentu.
“Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut dalam keterangan tertulis pada Selasa, 3 Maret 2026.
Hasanuddin menyatakan bahwa ada lima alasan utama mengapa Indonesia harus segera menarik diri dari BoP jika ingin menjaga prinsip politik bebas aktif. Alasan pertama adalah partisipasi Indonesia dianggap mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif karena Indonesia semakin dekat dengan kubu Amerika Serikat dan Israel yang menjajah Palestina.
Selain itu, serangan gabungan Amerika dan Israel terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari kemarin makin memperkuat tudingan adanya invasi yang dikecam dunia internasional. “Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain,” ujarnya.
Sikap pemerintah yang tidak tegas dalam mengutuk agresi militer tersebut juga dianggap sebagai bukti bahwa Indonesia lebih condong kepada Amerika-Israel dibanding Iran. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa Indonesia memiliki komitmen lemah terhadap penghormatan kedaulatan negara lain. Jika tidak ingin persepsi ini berkembang lebih jauh, Hasanuddin menyarankan pemerintah untuk menggunakan alasan ini sebagai dasar untuk keluar dari BoP.
Dampak terhadap Kepentingan Palestina
Alasan ketiga adalah posisi yang tidak netral dan tidak konsisten dianggap bisa memperburuk anggapan rakyat Palestina terhadap Indonesia. Ini akan menjadi masalah serius bagi prajurit TNI yang akan dikirim ke Gaza, Palestina, sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional.
Hasanuddin memprediksi bahwa mobilisasi TNI cenderung mendapat penolakan dari masyarakat Palestina. “Sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia,” ujarnya.
Masih berkaitan dengan hal tersebut, Hasanuddin melihat adanya potensi pemborosan APBN jika digunakan untuk mendanai operasional TNI yang dikirim ke Gaza. Dengan mempertimbangkan minimnya urgensi pengiriman TNI, ia menilai bahwa kondisi fiskal negara bisa tertekan bila rencana itu diteruskan. Padahal, kata dia, pemerintah mesti lebih selektif dalam menggunakan anggaran, terutama setelah invasi AS-Israel ke Iran berdampak pada ketidakpastian ekonomi global.
Risiko Geopolitik yang Mengancam
Berikutnya, Hasanuddin juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan ulang keanggotaan BoP lantaran Indonesia sangat berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang membahayakan sekaligus tak menguntungkan. Ia menekankan bahwa keluar dari BoP tidak menjadikan Indonesia abai terhadap isu perdamaian dunia. Namun, hal itu justru mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri independen, bebas aktif, dan berpihak pada kedaulatan setiap bangsa.
“Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar,” kata Hasanuddin.
