Evaluasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangkalan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama setahun di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bangkalan, masih menghadapi sejumlah tantangan. Hal ini menimbulkan kritik konstruktif dari berbagai pihak, salah satunya adalah anggota Komisi C DPRD Jatim Dapil Madura, KH Nasih Aschal. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Kiai Nasih menyampaikan pernyataannya saat menghadiri acara diskusi bersama awak jurnalis bertemakan “Digitalisasi Pendidikan: Peluang atau Tantangan bagi Generasi Bangsa?” yang diselenggarakan di RM Dapur Sambal, Jalan Halim Perdana Kusuma, Senin (2/3/2026) malam. Menurutnya, pemerintah harus melihat masalah yang muncul bukan hanya sebagai kasus individu yang bisa diselesaikan dengan satu kebijakan saja, tetapi memerlukan kebijakan baru yang lebih efektif.
“Kita berharap pemerintah tidak hanya menyelesaikan masalah secara kasuistik, tetapi membuat kebijakan yang lebih komprehensif agar para pengelola SPPG dapat mengelola dapurnya dengan serius,” ujar Kiai Nasih.
Sebagai wakil rakyat, ia menerima banyak keluhan terkait pelaksanaan MBG. Meskipun beberapa laporan yang diterimanya bisa dipilah antara yang benar-benar kesalahan dalam pengelolaan dan yang lainnya, ia menilai ada kemungkinan kesalahan terjadi karena kurangnya pengetahuan atau sosialisasi yang tidak memadai.
Banyak aspek yang perlu diperhatikan pemerintah agar tidak sampai merugikan siswa sebagai penerima manfaat program. “Saya kira program MBG ini perlu dievaluasi secara menyeluruh dan tuntas karena ini bukan hanya kasuistik yang cukup diselesaikan dengan satu kebijakan saja,” tegas Kiai Nasih.
Kritik Terhadap Pelaksanaan Program MBG di DPR RI
Meski niat baik Pemerintah Pusat melalui program MBG patut diapresiasi, namun perlu dibarengi dengan sikap keterbukaan terhadap kritik dan saran dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini penting untuk memperkuat pelaksanaan program MBG secara bertahap.
“Kita berharap kebijakan yang diambil lebih kuat. Dari sisi pemenuhan gizi, skema sudah bagus, tinggal aplikasi di lapangan yang belum dilakukan secara optimal,” ujar Kiai Nasih yang juga Ketua DPD Partai NasDem Bangkalan tersebut.
Oleh karena itu, ia berharap para wakil rakyat di DPR RI, khususnya yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), dapat menyuarakan aspirasi masyarakat sebagai bentuk fungsi pengawasan atau mengawal pelaksanaan program MBG.
“Jadi saya kira teman-teman anggota DPR RI perlu menyuarakan agar ada tindak lanjut yang lebih menjanjikan. Sehingga bukan sekedar kasuistik saja, karena niat baik dalam program MBG itu harus bisa dioptimalkan dengan sungguh-sungguh,” pungkas Kiai Nasih.
Persoalan Pengelolaan SPPG di Lapangan
Masalah utama dalam pelaksanaan MBG terletak pada pengelolaan SPPG di lapangan. Banyak pengelola yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara mengelola dapur dan menyediakan makanan bergizi sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada pengelola masih kurang memadai.
Selain itu, sistem distribusi makanan juga menjadi kendala. Banyak siswa yang tidak mendapatkan makanan yang cukup atau bahkan tidak menerima makanan sama sekali. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penyaluran bantuan makanan.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan evaluasi terhadap seluruh sistem pengelolaan MBG, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan lebih besar kepada pengelola SPPG, seperti pelatihan dan pembinaan berkala.
Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Efektivitas MBG
Agar program MBG dapat berjalan lebih efektif, beberapa langkah penting perlu dilakukan:
- Peningkatan Sosialisasi: Memberikan edukasi kepada pengelola SPPG tentang cara mengelola dapur dan menyajikan makanan bergizi.
- Pelatihan Berkala: Mengadakan pelatihan rutin untuk meningkatkan kapasitas pengelola dalam mengelola program MBG.
- Penguatan Sistem Distribusi: Memastikan bahwa semua siswa menerima makanan yang cukup dan sesuai standar.
- Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program MBG untuk mengetahui kelemahan dan memperbaikinya.
- Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program MBG agar lebih transparan dan akuntabel.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa di seluruh Indonesia.
