Kekacauan Politik di Iran Pasca Pembunuhan Pemimpin Tertinggi
Pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel telah memicu krisis politik besar di Iran. Sebagai pemimpin tertinggi negara tersebut, kematian Khamenei menempatkan Iran di ambang peralihan kekuasaan yang penuh ketidakpastian. Selain itu, beberapa tokoh penting lainnya juga turut tewas dalam serangan tersebut, termasuk penasihat keamanan utama Khamenei, Ali Shamkhani, serta komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Mohammad Pakpour.
Serangan ini terjadi meskipun sebelumnya telah terjadi beberapa putaran diplomasi antara Iran dan AS, yang memberikan harapan akan kesepakatan mengenai program nuklir Iran. Namun, tindakan AS-Israel justru memicu reaksi keras dari Tehran, yang berjanji untuk melakukan balasan terhadap negara-negara Teluk.
Presiden AS Donald Trump menanggapi situasi ini dengan memperingatkan terhadap kemungkinan serangan balasan, sambil menunjukkan bahwa tindakan militer terhadap Iran akan terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa konflik antara AS dan Iran belum berakhir, bahkan mungkin akan memburuk.
Mekanisme Pemilihan Pemimpin Tertinggi di Iran
Dalam sistem politik Iran, posisi Pemimpin Tertinggi dipilih oleh Majelis Ahli, sebuah lembaga keagamaan yang terdiri dari 88 anggota. Anggota Majelis Ahli dipilih oleh rakyat setiap delapan tahun sekali. Untuk mencalonkan diri sebagai calon Pemimpin Tertinggi, seseorang harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Pengawas, yang memiliki otoritas tinggi dan beberapa anggotanya ditunjuk langsung oleh Pemimpin Tertinggi.
Jika posisi Pemimpin Tertinggi kosong karena kematian atau pengunduran diri, Majelis Ahli akan berkumpul untuk memilih pengganti. Dalam hal ini, cukup mayoritas sederhana sudah cukup untuk menunjuk pemimpin baru. Calon harus memiliki latar belakang hukum Syiah yang kuat, serta memiliki kualitas seperti penilaian politik, keberanian, dan kemampuan administratif.
Sejarah hanya mencatat satu kali peralihan kekuasaan sebelumnya, yaitu ketika Ayatollah Ruhollah Khomeini, pendiri Republik Islam Iran, wafat pada 1989. Saat ini, Iran sedang menghadapi transisi serupa, namun dalam kondisi yang lebih kompleks.
Proses Transisi Kepemimpinan di Iran
Konstitusi Iran menentukan bahwa dalam masa kekosongan kepemimpinan, dewan sementara akan bertanggung jawab atas tugas-tugas negara hingga Pemimpin Tertinggi baru terpilih. Dewan tersebut terdiri dari Presiden Masoud Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, dan seorang ulama dari Dewan Pengawas. Salah satu anggota dewan, Ayatollah Alireza Arafi, telah ditunjuk sebagai anggota tambahan.
Ali Larijani, yang merupakan kepala keamanan Iran dan dekat dengan almarhum Khamenei, menyatakan bahwa proses transisi sedang berlangsung. Luciano Zaccara, seorang peneliti dari Universitas Qatar, menjelaskan bahwa sistem politik Iran telah dipersiapkan untuk situasi seperti ini. Menurutnya, Trump ingin mendapatkan kesepakatan, tetapi metode yang digunakan adalah dengan merusak struktur kekuasaan Iran sebanyak mungkin.
Zaccara juga menyebut bahwa Khamenei telah menyiapkan pengganti untuk semua pejabat yang hilang dalam beberapa bulan terakhir, sehingga struktur pemerintahan tetap stabil. Ia menambahkan bahwa garis kekuasaan dan komando tetap terjaga.
Peran Pemimpin Tertinggi dalam Sistem Politik Iran
Pemimpin Tertinggi Iran adalah posisi tertinggi dalam hierarki politik dan agama negara tersebut. Berdasarkan prinsip velayat-e faqih, ia memiliki otoritas mutlak atas seluruh aspek kehidupan negara, termasuk militer, yudisial, dan media. Dia juga menunjuk pejabat kunci di Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Setelah kematian Khamenei, Iran secara resmi memasuki masa transisi kepemimpinan. Penjabat Presiden Iran, Mohammad Mokhber, menyatakan bahwa tanggung jawab pada fase transisi akan dikelola oleh Presiden Masoud Pezeshkian, Kepala Kehakiman Gholamhossein Mohseni-Ejei, dan seorang ahli hukum dari Dewan Garda.
Operasi Epic Fury, yang dilakukan oleh AS, diketahui sebagai operasi udara paling mematikan dan presisi dalam sejarah. Sekretaris Pertahanan AS Pete Hegseth membenarkan tindakan ini setelah menerima perintah dari Presiden Trump. Ia menyatakan bahwa rezim Iran memiliki kesempatan untuk mencapai kesepakatan, tetapi mereka menolak dan kini harus menanggung konsekuensinya.
