Kritik terhadap Rencana Pengerahan Pasukan Indonesia ke Gaza
Pemerintah Indonesia diharapkan untuk membatalkan rencana pengerahan ribuan prajurit TNI dalam misi pasukan stabilisasi ke Gaza, Palestina. Hal ini dilakukan mengingat situasi perang yang sedang berlangsung antara Israel dan Amerika Serikat (AS) dengan Iran. Dalam konteks ini, banyak pihak menilai bahwa tindakan tersebut dapat membawa risiko besar bagi kemanusiaan dan stabilitas kawasan.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Indonesia, Dino Patti Djalal, menyatakan bahwa perang terbuka antara Israel-AS dengan Iran akan memberikan ancaman serius bagi kawasan Timur Tengah (Timteng) dan dunia secara keseluruhan. Ancaman ini juga akan memengaruhi situasi di Palestina, khususnya di wilayah Gaza yang masih dalam gencatan senjata dengan faksi pejuang Hamas.
Dino menyarankan agar Presiden Prabowo menulis surat kepada Presiden AS Donald Trump, menjelaskan bahwa Indonesia akan menangguhkan pengiriman pasukan perdamaian untuk International Stabilization Force (ISF) di Gaza sambil melakukan evaluasi terhadap situasi yang berkembang di kawasan tersebut. Menurutnya, penyerangan militer gabungan AS-Israel terhadap Iran baru-baru ini telah menciptakan komplikasi keamanan yang serius dan panjang di kawasan Timteng.
Pusat-pusat komando Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza ditampilkan dalam pertemuan Dewan Perdamaian di Institut Perdamaian AS di Washington, AS, 19 Februari 2026. – (EPA/ALESSANDRO DI MEO)
Menurut Dino, situasi ini bisa membuat pasukan internasional di Gaza, termasuk TNI, terjebak dalam situasi yang berbahaya. Hal ini karena Hamas dan faksi-faksi pejuang di Gaza memiliki kedekatan dengan Iran. Selain itu, AS sebagai ketua Board of Peace (BoP) dan komandan utama ISF akan menjadi faktor penting dalam operasi tersebut.
Indonesia, sebagai negara yang bersedia bergabung dengan BoP sebagai anggota, telah diangkat sebagai wakil komandan ISF. Presiden Prabowo sebelumnya menjanjikan pengerahan 8.000 personel TNI untuk bergabung dengan 20.000 tentara ISF yang terdiri dari Maroko, Albania, Kazakhstan, dan Kosovo. Namun, Dino menilai bahwa tindakan ini bisa membawa risiko besar jika situasi di kawasan semakin memburuk.
Dino menegaskan bahwa melalui surat kepada Presiden Trump, Indonesia ingin menunjukkan sikap yang jelas atas situasi saat ini di kawasan Timteng. Ia menilai bahwa Indonesia adalah negara yang berprinsip dan tidak mudah dianggap remeh oleh negara lain. Apalagi, pasukan perdamaian Indonesia nantinya akan berada di bawah kendali Donald Trump yang sering kali melanggar hukum internasional dan memaksakan kehendaknya pada negara lain.
Pandangan Anggota DPR tentang Perdamaian di Gaza
Anggota Komisi-1 DPR, TB Hasanuddin, juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai bahwa agresi militer yang dilakukan Israel-AS terhadap Iran membuktikan keraguan internasional terhadap keberadaan BoP. Meskipun AS merupakan pemimpin BoP yang dikampanyekan sebagai Dewan Perdamaian untuk Gaza, Palestina, dan Israel, agresi terbuka terhadap Iran menunjukkan watak asli kedua negara anggota sekaligus pemimpin BoP yang antiperdamaian.
TB Hasanuddin menilai bahwa penyerangan Israel-AS terhadap Iran menunjukkan bahwa BoP hanya sekadar pepesan kosong dalam upaya menciptakan perdamaian di Bumi Palestina. Ia menilai bahwa situasi ini menunjukkan eskalasi konflik yang akan semakin meluas. Dari kejadian ini, ia menyimpulkan bahwa Donald Trump dan Benjamin Netanyahu tidak memiliki niat sungguh-sungguh untuk menciptakan perdamaian di Palestina dan kawasan Timteng.
Permintaan untuk Sikap Tegas Pemerintah
TB Hasanuddin mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan sikap yang terang. Indonesia selama ini menganut paham konstitusional yang menolak segala bentuk agresi dan penjajahan serta mendukung perdamaian dunia. Ia menilai bahwa Presiden dan atau Menteri Luar Negeri harus segera menyampaikan posisi resmi Indonesia terkait situasi saat ini.
Keanggotaan Indonesia dalam BoP yang sudah kadung, menurutnya, harus menjadi kanal aktivasi dalam mengambil peran atas situasi saat ini. Ia menilai bahwa reputasi Presiden Prabowo dalam diplomasi ke berbagai negara selama ini harus menjadi modal kuat untuk terlibat langsung dalam upaya menghentikan agresi terhadap negara-negara berdaulat yang dilakukan AS maupun Israel.
Melalui partisipasi dalam BoP, ia berharap aktivisme diplomasi Indonesia yang aktif dalam beberapa bulan terakhir dapat menunjukkan apakah benar-benar dipandang dan memiliki posisi strategis secara global, atau malah masih jauh panggang dari api.
