Kesepakatan Indonesia dan AS dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) Berpotensi Tingkatkan Investasi di Sektor Mineral Kritis
Kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART), khususnya di sektor mineral kritis, dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan investasi pembangunan pabrik pemurnian (smelter) di dalam negeri. Kesepakatan ini tidak hanya berdampak pada perdagangan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kekayaan sumber daya alam nasional agar tidak diekspor dalam bentuk mentah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kerja sama tersebut adalah langkah penting dalam upaya menjaga nilai tambah dari sumber daya yang ada. Pemerintah memastikan bahwa setiap peluang investasi yang muncul dari ART harus berujung pada hilirisasi dan peningkatan nilai ekonomi di dalam negeri.
“Untuk mineral kritikal, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi pengusaha-pengusaha yang ada di AS untuk melakukan investasi, dengan tetap menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam negara kita,” ujar Bahlil saat berada di Washington DC, Jumat (20/2/2026).
Ia menekankan bahwa tidak ada perubahan kebijakan terkait larangan ekspor mineral mentah. Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program hilirisasi nasional. “Kalau mereka membangun smelter di Indonesia untuk nikel, kita akan dorong dan beri ruang sebesar-besarnya,” tegasnya.
Diversifikasi Investor, Tetap Jaga Kepastian Hukum
Arif Perdana Kusumah, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), menilai bahwa ART berpotensi mendorong diversifikasi investor di industri pengolahan dan pemurnian nikel, yang selama ini masih didominasi oleh investor China. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tetap menerapkan perlakuan setara (equal treatment) serta menjaga kepastian hukum bagi investor eksisting demi menciptakan iklim investasi yang sehat.
“Ekosistem industri hilirisasi nikel Indonesia telah melalui proses panjang, investasi besar, dan usaha keras hingga menjadikan Indonesia produsen nikel terbesar dunia,” ujarnya.
Julian Ambassadur Shiddiq, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Industri Mineral (BIM), menyebut bahwa masuknya AS membuka peluang diversifikasi pasar sekaligus potensi alih teknologi. Hal ini karena Indonesia belum sepenuhnya menguasai teknologi smelter. “Ini potensi investasi besar, tetapi tetap kita prioritaskan kebutuhan dalam negeri dan proses hilirisasi harus dilakukan di Indonesia,” katanya.
BIM akan berperan sebagai enabler dan accelerator dalam pengembangan ekosistem industri logam tanah jarang dari hulu hingga hilir.
Tantangan Pengembangan REE
Rizal Kasli, Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (PII), menilai peluang investasi hilirisasi mineral kritis, termasuk mineral tanah jarang (rare earth elements/REE), cukup besar seiring meningkatnya kebutuhan industri maju. Menurutnya, AS berkepentingan mengamankan pasokan mineral kritis yang selama ini rantai pasok globalnya banyak dikuasai China.
Namun, Rizal mengingatkan bahwa potensi REE di Indonesia masih sebatas sumber daya hipotetik dan belum sepenuhnya masuk kategori cadangan terbukti, kecuali sebagian kecil seperti monasit di Bangka sebagai produk samping tambang timah. Pengembangan REE memerlukan eksplorasi masif yang memakan waktu beberapa tahun ke depan.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan kebijakan domestic market obligation (DMO) agar produk antara hasil smelter tidak seluruhnya diekspor, melainkan turut menopang pengembangan industri manufaktur dalam negeri.
“Jangan semua produk antara hasil smelter tersebut diekspor. Pola DMO harus diterapkan untuk menjamin suplai domestik,” pungkasnya.
