Kebijakan Baru Departemen Keuangan AS untuk Perusahaan Minyak di Venezuela
Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan kebijakan baru yang berlaku pada Rabu (18/2/2026). Kebijakan ini menetapkan aturan pembayaran kewajiban keuangan bagi perusahaan minyak internasional yang beroperasi di Venezuela. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan pendapatan negara secara transparan dan melindungi kepentingan ekonomi jangka panjang bagi rakyat Venezuela.
AS Atur Batas Tegas Pembayaran Pajak Perusahaan Minyak di Venezuela
Pemerintah AS, melalui Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC), menetapkan aturan baru bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di bawah Lisensi Umum di Venezuela. Aturan ini menyatakan bahwa perusahaan harus menyetorkan pajak daerah, biaya perizinan, dan retribusi administratif secara langsung kepada pemerintah Venezuela. Hal ini dimaksudkan agar aktivitas operasional seperti pemanfaatan infrastruktur daerah dan administrasi pelabuhan tetap berjalan lancar tanpa terganggu oleh birokrasi sanksi yang berlebihan.
“Presiden Trump telah bersikap jelas bahwa kami tidak akan membiarkan rezim Maduro yang tidak sah mengambil keuntungan dari ekspor minyak, sementara mereka membanjiri AS dengan obat-obatan terlarang yang mematikan,” kata Sekretaris Departemen Keuangan AS, Scott Bessent.
Meskipun ada kelonggaran untuk biaya lokal, seluruh kewajiban pajak federal, royalti energi, dan pungutan per barel wajib dialihkan ke rekening khusus bernama Foreign Government Deposit Funds (FGDF) yang dikelola oleh pemerintah AS. Langkah ini bertujuan mencegah penyalahgunaan dana dalam skala besar oleh entitas yang terkena sanksi, sekaligus memastikan perusahaan global seperti Chevron dan BP tetap mematuhi hukum AS dalam setiap transaksi.
AS Amankan Pendapatan Minyak Venezuela Melalui Rekening Khusus
Pemerintah AS menetapkan FGDF sebagai rekening pusat untuk menampung seluruh pendapatan minyak Venezuela. Mekanisme ini diatur dalam Perintah Eksekutif 14373, bertujuan melindungi dana hasil penjualan minyak mentah dari sitaan kreditor komersial maupun tuntutan hukum pihak ketiga. Perlindungan hukum AS tersebut memastikan dana tetap aman dan dapat digunakan untuk pembangunan masa depan Venezuela.
“AS akan mengendalikan hasil penjualan sampai Venezuela mendirikan pemerintahan yang representatif,” kata Menteri Energi AS, Chris Wright.
Pengelolaan dana di dalam FGDF diawasi secara ketat oleh Departemen Keuangan AS guna mencegah berbagai transaksi terlarang. Pengawasan ini memastikan tidak ada aliran dana yang melibatkan emas, skema pertukaran utang, atau mata uang digital seperti kripto.
Selain itu, setiap perusahaan yang memiliki izin operasi wajib melaporkan rincian transaksinya setiap 90 hari kepada Departemen Luar Negeri dan Departemen Energi AS. Laporan tersebut harus mencakup data volume minyak serta nilai pajak yang disetorkan.
AS Buka Investasi Minyak Venezuela dengan Larangan Tegas Bagi China
Penerbitan izin operasional, seperti Lisensi Umum 48 dan 50A, membuka peluang bagi perusahaan global untuk mengeksplorasi dan memproduksi minyak di Venezuela. Kebijakan ini semakin kuat dengan adanya reformasi Undang-Undang Hidrokarbon yang disahkan pada Januari 2026, yang memberikan keleluasaan lebih besar bagi mitra asing dalam mengelola operasional teknis dan pemasaran hasil produksi.
Meski pintu investasi telah terbuka lebar, pemerintah AS secara tegas melarang keterlibatan entitas asal Rusia, Iran, Korea Utara, Kuba, dan China untuk melindungi rantai pasokan energi dari campur tangan negara pesaing.
Keberhasilan sistem pembayaran dua jalur ini sangat bergantung pada kepatuhan perusahaan dalam mengikuti aturan pelaporan yang ketat, agar mereka terhindar dari sanksi tambahan. Setiap perusahaan juga diwajibkan memastikan bahwa seluruh kontrak kerja sepenuhnya tunduk pada hukum AS, lengkap dengan mekanisme penyelesaian sengketa di wilayah hukum tersebut. Melalui kejelasan aturan keuangan ini, Departemen Keuangan AS menargetkan masuknya investasi senilai 100 miliar dolar AS (Rp1,6 kuadriliun) guna memulihkan produksi minyak Venezuela, tanpa mengorbankan prinsip keamanan nasional dan demokrasi yang sedang diperjuangkan.
