JAKARTA – Pemerintah kembali menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui sejumlah bank penyalur pada tahun 2026. Dalam penerapan kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan plafon penyaluran KUR sebesar Rp 308,41 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi penyaluran KUR pada tahun 2025 yang mencapai Rp 270,08 triliun.
Plafon penyaluran KUR sebesar Rp 308,41 triliun terbagi menjadi empat jenis penyaluran utama. Pertama, KUR reguler dengan alokasi sebesar Rp 279,53 triliun dan target 1,37 juta debitur baru serta 1,10 juta debitur graduasi. Kedua, kredit alsintan sebesar Rp 233,10 triliun dengan target 344 debitur. Ketiga, kredit industri padat karya sebesar Rp 549,51 miliar untuk 234 debitur. Keempat, kredit program perumahan (KPP) senilai Rp 28,1 triliun dengan target 65.627 debitur.
Beberapa bank mulai mempercepat penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satunya adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), yang menetapkan kuota penyaluran KUR tahun ini sebesar Rp 42 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 41 triliun.
SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri, Bayu Trisno Arief Setiawan menyampaikan bahwa dari total kuota tersebut, sebesar Rp 41 triliun dialokasikan untuk KUR reguler, sementara Rp 1 triliun diperuntukkan bagi KUR perumahan.
Hingga Januari 2026, penyaluran KUR Bank Mandiri telah mencapai Rp 3,7 triliun. Mayoritas pembiayaan tersebut mengalir ke sektor produksi dengan porsi sekitar 62%. Sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, jasa pertanian, perikanan hingga pengolahan menjadi fokus utama dalam penyaluran KUR.
Untuk mendorong pertumbuhan penyaluran, Bank Mandiri akan tetap mengandalkan strategi pembiayaan berbasis ekosistem. Perseroan juga akan membidik sektor yang menjadi prioritas pemerintah, seperti ketahanan pangan. Selain itu, Bank Mandiri juga mulai membiayai pelaku usaha yang menjadi bagian dari rantai pasok pangan.
“Supplier dapur seperti pemasok minyak, telur, sayur dan buah itu banyak UMKM. Itu juga akan kita masuk untuk pembiayaan,” ujarnya.
Dari sisi kualitas kredit, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) KUR Bank Mandiri saat ini masih terjaga rendah di level 0,91%. “Kita jaga di bawah 1%. Saat ini sekitar 0,91%,” ujarnya. Ke depan, Bank Mandiri memproyeksikan rasio NPL KUR tetap terjaga di kisaran 1,5%.
Selain Bank Mandiri, Bank BPD DIY juga mencatat kuota penyaluran KUR tahun ini sebesar Rp 1,2 triliun, sama seperti tahun sebelumnya. Direktur Pemasaran dan Unit Usaha Syariah BPD DIY, Raden Agus Trimurjanto mengatakan bahwa hingga Januari 2026, penyaluran KUR Bank BPD DIY telah mencapai Rp 34,56 miliar.
Bank ini menargetkan pembiayaan KUR tetap difokuskan pada sektor usaha produktif seperti perdagangan, akomodasi, jasa serta sektor produksi. “Bank BPD DIY terus mengoptimalkan sektor perdagangan, akomodasi, jasa dan produksi termasuk pertanian serta industri kecil yang memiliki nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja tinggi,” jelas Agus.
Dari sisi kualitas kredit, Bank BPD DIY menargetkan rasio kredit bermasalah KUR tetap terjaga di level moderat dengan batas maksimal 3%. “Dengan pengelolaan risiko yang prudent serta peningkatan monitoring dan restrukturisasi selektif, kualitas kredit diharapkan tetap terjaga maksimal 3%,” ucap Agus.
Untuk menggenjot penyaluran, bank ini juga menyiapkan berbagai strategi mulai dari penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan analisis digital, hingga pemberian insentif bagi kantor cabang dengan kinerja penyaluran terbaik. Selain itu, BPD DIY akan memperluas kerja sama dengan instansi pemerintah, komunitas bisnis serta memperkuat kemitraan dengan pelaku UMKM guna memperluas akses pembiayaan produktif.
