Kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat dianggap memiliki potensi yang lebih menguntungkan bagi ekspor komoditas bahan mentah dibandingkan produk manufaktur bernilai tambah tinggi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kesepakatan tersebut bisa bertentangan dengan agenda hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintah dalam rangka industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Muhammad Faisal, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menyatakan bahwa kesepakatan resmi antara Indonesia dan AS berpotensi bertentangan dengan agenda hilirisasi yang selama ini digelorakan oleh pemerintah. Ia menjelaskan bahwa hasil kesepakatan terbaru menunjukkan bahwa Indonesia masih dikenakan tarif resiprokal hingga 19% untuk sebagian besar produk ekspor. Sementara itu, komoditas yang dikecualikan dari tarif tersebut justru didominasi oleh bahan mentah seperti sawit, kopi, dan kakao.
“Artinya, yang diuntungkan adalah ekspor bahan mentah, bukan produk bernilai tambah tinggi,” ujarnya kepada islamipedia.id.co.id, Jumat (20/2).
Faisal menyoroti bahwa kebijakan hilirisasi bertujuan untuk menahan ekspor bahan mentah agar dapat diolah di dalam negeri, sehingga menciptakan nilai tambah, investasi, dan lapangan kerja. Namun, pengecualian tarif terhadap bahan mentah justru berpotensi mendorong eksportir untuk menjual komoditas ke luar negeri dibandingkan memasok industri domestik.
“Kalau hambatan ekspor bahan mentah dikurangi, tentu eksportir lebih memilih menjual ke luar negeri karena lebih menguntungkan. Ini kontraproduktif dengan upaya membangun industri hilir,” kata Faisal.
Ia memberikan contoh kondisi komoditas seperti kakao dan kelapa, yang produksinya terbatas di dalam negeri, tetapi permintaan global tinggi. Akibatnya, pasokan domestik untuk industri hilir menjadi terbatas karena lebih banyak diekspor.
Kondisi ini dinilai dapat menghambat percepatan hilirisasi yang menjadi agenda prioritas pemerintah, termasuk target memperluas hilirisasi tidak hanya di sektor tambang seperti nikel, tetapi juga sektor perkebunan dan sumber daya alam lainnya.
“Kalau bahan baku lebih banyak diekspor, maka industri hilir akan kesulitan berkembang. Ini bertentangan dengan agenda percepatan hilirisasi,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi ini berbeda dengan Vietnam yang berhasil memperoleh pengecualian tarif untuk produk manufaktur bernilai tambah tinggi seperti elektronik. Akibatnya, ekspor Vietnam ke AS justru meningkat setelah kebijakan tarif resiprokal berlaku, sementara ekspor Indonesia menunjukkan kecenderungan melemah.
“Vietnam mendapatkan pengecualian untuk produk bernilai tambah tinggi seperti elektronik. Itu sebabnya ekspor mereka meningkat, sementara Indonesia justru melemah,” ujarnya.
Penting untuk Menjaga Neraca Perdagangan
Di sisi lain, Herry Gunawan, ekonom dari NEXT Indonesia Center, menilai kesepakatan tarif tersebut tetap memiliki peran penting dalam menjaga neraca perdagangan Indonesia, mengingat Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utama.
“Kesepakatan tarif tersebut sangat penting untuk menyelamatkan neraca perdagangan luar negeri Indonesia,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa industri garmen yang merupakan sektor padat karya menjadi salah satu sektor yang paling bergantung pada pasar AS. Industri ini juga melibatkan banyak pelaku usaha kecil dan menengah sebagai bagian dari rantai pasoknya.
Selain tekstil, sektor lain seperti mesin, perlengkapan elektrik, furnitur, dan produk sawit juga berpotensi memperoleh manfaat dari kesepakatan tersebut.
Namun, Herry mengingatkan bahwa manfaat tersebut sangat bergantung pada rincian komoditas yang masuk dalam kesepakatan, yang hingga kini belum dipublikasikan secara lengkap.
