Gubernur Jawa Barat Bantu Wali Kota Banjar dengan Mobil Dinas Alphard
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tak biasa dalam membantu daerah di bawah wilayahnya. Ia memutuskan untuk meminjamkan mobil dinas Toyota Alphard miliknya kepada Wali Kota Banjar, Sudarsono. Langkah ini dilakukan setelah mendengar keluhan dari Sudarsono tentang fasilitas operasional yang tidak memadai.
Mobil dinas yang selama ini digunakan oleh Wali Kota Banjar sering mengalami kerusakan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan anggaran daerah yang membuat pengadaan unit baru menjadi mustahil. Melihat situasi tersebut, Dedi menawarkan mobil pribadinya sebagai solusi sementara. “Kasihan tidak boleh membeli mobil dinas, nggak ada anggarannya. Mobilnya mogok, nih saya kasih dari provinsi,” ujarnya.
Keputusan ini dianggap sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kebutuhan operasional daerah. Dedi berharap bantuan ini bisa meringankan beban Wali Kota Banjar dalam menjalankan tugasnya. Langkah ini juga menuai pujian karena menunjukkan kepedulian langsung dari pemerintah provinsi.
Bukan Unit Baru, Tapi Pemberian “Bekas” Gubernur
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Alphard tersebut bukanlah mobil yang baru dibeli menggunakan anggaran tahun ini. Kendaraan itu merupakan mobil dinas yang sebelumnya ia gunakan untuk operasional gubernur. “Kalau Wali Kota Banjar pakai Alphard itu bukan beli tapi pemberian dari saya,” tegasnya.
Ia menilai tidak ada masalah jika aset provinsi dipinjamkan demi kelancaran kerja kepala daerah di wilayahnya. Namun, ia sempat melontarkan candaan khasnya mengenai batas barang yang boleh dipinjamkan. “Mobil saya kasih pinjam, kecuali pacar nggak akan dipinjamkan,” katanya sambil berseloroh.
Pangkas 40 Persen Anggaran, Pilih Pakai Mobil Pribadi
Kebijakan Dedi ini terbilang kontras dengan kabar dari Kalimantan Timur, di mana Gubernur Rudy Mas’ud tengah disorot karena munculnya anggaran Rp 8,5 miliar untuk satu unit mobil dinas pimpinan daerah. Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Dedi mengaku telah memangkas hampir 40 persen anggaran operasional gubernur demi efisiensi.
Beberapa pos yang dihapus antara lain anggaran baju dinas Rp 150 juta dan kunjungan luar negeri Rp 1,5 miliar. Sementara itu, anggaran perjalanan dinas dipangkas dari Rp 1,8 miliar menjadi Rp 700 juta. Dedi juga memilih membagikan kendaraan dinas di Gedung Pakuan kepada Sekda hingga staf bagian umum.
Untuk keperluan sehari-hari, ia mengaku lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi miliknya sendiri. Hal ini menunjukkan komitmen Dedi untuk menjalankan pemerintahan yang hemat dan efisien.
