Kebijakan BGN dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran yang dikelola BGN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak habis untuk birokrasi, melainkan digunakan untuk intervensi gizi langsung. Dari total Rp268 triliun dalam UU APBN 2026, hampir seluruhnya dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk makanan bergizi.
“Perlu Anda ketahui bahwa 93 persen dari Rp268 triliun itu digunakan untuk bantuan pemerintah makan bergizi. Jadi hampir Rp240 triliun uang ini digunakan untuk intervensi pemenuhan gizi,” kata Dadan.
Selain itu, penggunaan dana pendidikan sebesar Rp223 triliun untuk MBG diputar kembali ke daerah untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Memotong Birokrasi dengan Pengiriman ke Virtual Account
Salah satu poin penting yang ditegaskan BGN adalah mekanisme penyaluran dana yang tidak melalui banyak pintu. Dana dikirim langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke virtual account unit SPPG di tiap daerah. Di Bogor sendiri, perputaran uangnya mencapai ratusan miliar per bulan.
“Uang itu akan beredar dari Sabang sampai Merauke melalui virtual account yang ada di setiap SPPG. Jadi kalau di kota Bogor sekarang sudah ada kurang lebih 150 SPPG, itu artinya Rp150 miliar per bulan uang dari Badan Gizi beredar melalui SPPG-SPPG di Kota Bogor,” kata dia.
Ekonomi Lokal Berputar Melalui Belanja Bahan Pangan
Dadan menjelaskan bahwa sebesar 70 persen dari dana yang dikelola tiap unit SPPG wajib digunakan untuk menyerap hasil bumi daerah setempat. Ini menjadi jawaban bahwa anggaran tersebut juga berfungsi sebagai stimulus bagi petani dan peternak di daerah, bukan hanya sekadar membagikan makanan.
“70 persennya digunakan untuk membeli bahan baku: beras, minyak, telur, ayam, sayur, buah, bumbu, dan lain-lain. Kemudian 20 persen digunakan untuk membayar operasional, termasuk insentif para relawan,” kata Dadan.
Menciptakan Lapangan Kerja bagi Relawan Daerah
Selain pemenuhan gizi, dana ini juga dialokasikan untuk memberikan insentif layak bagi masyarakat yang menjadi relawan program. Dadan memproyeksikan penyerapan anggaran ini akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah unit layanan di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2026.
“Kalau di Bogor ini rata-rata mungkin 100 ribu per hari. Jadi mereka kalau bekerja 24 hari ya 2,4 juta saya rasa itu mendapatkan insentif. Proyeksi kami akan menyerap kurang lebih Rp314 triliun (total setahun), tetap saja proporsinya 93 persen digunakan untuk bantuan makan,” ucap dia.
Tantangan dan Penyesuaian dalam Program
Meski program MBG berhasil menciptakan dampak positif pada ekonomi lokal dan pemenuhan gizi, BGN juga menghadapi beberapa tantangan. Beberapa waktu lalu, BGN menghentikan operasional dua SPPG di Jabar dan Jatim karena kualitas menu yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program ini memiliki potensi besar, diperlukan pengawasan dan peningkatan kualitas layanan agar bisa berjalan secara optimal.
Dengan adanya 24 ribu SPPG yang didanai oleh investor, BGN berkomitmen untuk terus memperkuat sistem distribusi dan pengelolaan dana agar dapat mencapai tujuan utama yaitu memastikan masyarakat menerima makanan bergizi yang berkualitas.
