Respons BGN terhadap Usulan SEAMEO BIOTROP
Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan respons terhadap usulan dari SEAMEO BIOTROP mengenai penggunaan beras segar dengan masa simpan maksimal empat bulan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga kualitas bahan baku melalui penguatan rantai pasok lokal. Hal ini disampaikan Dadan dalam jumpa pers di Kota Bogor, Sabtu (28/2/2026), menanggapi pentingnya standar nutrisi beras yang dikonsumsi masyarakat untuk menuju visi Indonesia 2045.
Terkait usulan teknis mengenai penggunaan beras segar dengan siklus maksimal empat bulan, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa strategi utama BGN adalah memprioritaskan sumber daya terdekat dari titik distribusi. “Terkait pengadaan beras, kami mengupayakan untuk menggunakan sumber daya bahan makanan lokal, melalui rantai pasok lokal. Kalau rantai pasok lokal tidak cukup, kami sarankan untuk beras menggunakan standarnya harus premium,” ujar Dadan kepada awak media.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahan pangan yang sampai ke meja makan masyarakat tetap dalam kondisi prima dan tidak kehilangan nilai gizinya akibat proses penyimpanan yang terlalu lama.
BIOTROP: Indonesia perlu koreksi kebiasaan konsumsi beras poles
Sebelumnya, Direktur SEAMEO BIOTROP, Edi Santoso, mengatakan bahwa Indonesia perlu segera beralih dari beras poles yang minim nutrisi ke beras segar. Dia menyebut proses poles yang berlebihan demi estetika putih bersih justru membuang bagian paling berharga, yakni embrio atau mata beras. “Di negara lain, bagian mata beras (embrio) itu sangat dihargai. Padahal zat-zat terbaik itu sebenarnya bukan dari sari patinya, tapi dari embrionya. Namun di tempat kita, itu malah dibuang,” kata Edi kepada IDN Times.
Usulan siklus logistik untuk tekan angka stunting
Edi menilai bahwa program MBG adalah momentum emas untuk memperbaiki gizi nasional melalui pengaturan siklus logistik beras yang lebih ketat. Menurut dia, penggunaan beras baru atau segar secara ekonomi sangat masuk akal jika manajemen stok dilakukan dengan transparan. “Sangat wajar dan ekonomis. Ini hanya tinggal mengatur siklusnya saja, dari yang tadinya menggunakan beras lama menjadi beras baru. Hasilnya? Stunting bisa sangat berkurang,” kata Edi.
Dia mengatakan bahwa transparansi data stok pangan nasional sebanyak 33 juta ton sangat krusial agar daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) tidak selalu menjadi wilayah terakhir yang menerima distribusi yang seringkali mengakibatkan mereka hanya mendapatkan beras stok lama.
Dorong transparansi data stok pangan nasional
Edi mengatakan bahwa untuk mewujudkan pemerataan beras segar, BIOTROP mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam memetakan stok pangan nasional sebesar 33 juta ton. Pemetaan yang jelas antara konsumsi lokal, gudang pemerintah, dan sektor swasta dianggap krusial agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam mendapatkan akses pangan bergizi. “Data itu harus transparan agar pengambil kebijakan tahu daerah mana yang belum mendapatkan akses beras segar. Ini hanya tinggal mengatur siklus logistiknya saja, dari yang tadinya menggunakan beras lama menjadi beras baru,” kata Edi.
