JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan besaran Bonus Hari Raya (BHR) untuk pengemudi Ojek Online (ojol) sebesar 25% dari rata-rata pendapatan pengemudi selama 12 bulan terakhir. Keputusan ini diatur dalam Surat Edaran (SE) Menaker No. M/4/HK.04.00/3/2026 tentang Pemberian BHR Keagamaan Tahun 2026 Bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa BHR Keagamaan diberikan dalam bentuk uang tunai dengan minimal 25% dari rata-rata pendapatan bersih pengemudi selama 12 bulan terakhir. Penjelasan ini disampaikan oleh Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari ini, Selasa (3/3/2026).
Yassierli menambahkan bahwa BHR akan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi dalam jangka waktu 12 bulan terakhir. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dari perusahaan aplikasi dalam menghitung besaran BHR keagamaan.
“BHR Keagamaan diberikan paling lambat 7 hari, tetapi kami menghimbau agar bisa dibayarkan lebih cepat dari batas waktu tersebut,” ujar Yassierli.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa pemberian BHR ojol bersifat imbauan kepada perusahaan aplikasi. Yassierli juga memberikan instruksi kepada gubernur dan dinas ketenagakerjaan di daerah untuk turut memantau pelaksanaan pemberian BHR ini di wilayah masing-masing.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemberian BHR tahun ini dapat menjangkau 850.000 mitra pengemudi dengan nilai total Rp220 miliar. Ia merinci bahwa aplikator seperti Gojek dan Grab masing-masing akan memberikan BHR senilai total Rp100 miliar hingga Rp200 miliar kepada sekitar 400.000 mitra pengemudi.
Sisanya akan diberikan oleh aplikator lainnya seperti Maxim, yang mencanangkan pemberian BHR kepada 51.000 mitra pengemudi, serta InDrive kepada sekitar 500 mitra pengemudi.
“Dan ini [nilainya] dua kali lipat dari tahun lalu,” kata Airlangga.
Peran Pemerintah dalam Pemberian BHR
Pemerintah berperan penting dalam memastikan bahwa BHR diberikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Kemnaker tidak hanya menetapkan besaran BHR, tetapi juga memastikan bahwa proses pemberian BHR dilakukan secara transparan dan adil.
Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah antara lain:
* Memastikan perusahaan aplikasi melaporkan data pendapatan pengemudi secara akurat.
* Mengawasi penyaluran BHR agar tidak terjadi penundaan atau penyimpangan.
* Memberikan edukasi kepada pengemudi dan kurir tentang hak mereka dalam menerima BHR.
Manfaat BHR bagi Pengemudi Ojol
BHR memiliki dampak signifikan bagi pengemudi ojol, terutama dalam membantu mereka menghadapi kebutuhan finansial saat hari raya. Besaran BHR yang mencapai 25% dari rata-rata pendapatan selama 12 bulan terakhir memberikan tambahan pendapatan yang cukup besar.
Dengan jumlah total BHR yang mencapai Rp220 miliar, setiap pengemudi akan mendapatkan manfaat yang nyata. Bahkan, besaran BHR tahun ini meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan kepada para pekerja daring.
Tantangan dalam Pelaksanaan BHR
Meskipun pemberian BHR merupakan inisiatif positif, beberapa tantangan masih muncul dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utamanya adalah konsistensi dari perusahaan aplikasi dalam memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Beberapa pengemudi mungkin mengalami kesulitan dalam memverifikasi besaran BHR yang diterima.
Selain itu, ada juga masalah dalam distribusi BHR yang tidak merata antar perusahaan aplikasi. Meskipun Gojek dan Grab memberikan BHR dalam jumlah besar, aplikator lain seperti Maxim dan InDrive masih memiliki jumlah mitra pengemudi yang relatif sedikit.
Kesimpulan
Pemberian BHR bagi pengemudi ojol merupakan langkah penting yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung kesejahteraan para pekerja daring. Dengan besaran yang mencapai 25% dari rata-rata pendapatan selama 12 bulan terakhir, BHR memberikan manfaat yang nyata bagi pengemudi dan kurir online.
Namun, pemerintah dan perusahaan aplikasi harus terus bekerja sama untuk memastikan bahwa BHR diberikan secara transparan, adil, dan tepat waktu. Dengan demikian, kebijakan ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi para pekerja daring di Indonesia.
