Sikap Tegas DPRD Sulteng dalam Forum Nasional Pertambangan Nikel
Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menunjukkan sikap tegas dalam Forum Koordinasi DPRD Provinsi Penghasil Nikel se-Indonesia yang berlangsung di Makassar pada Senin (2/3/2026). Dalam forum tersebut, Safri menyampaikan beberapa langkah penting yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil nikel.
Mendorong Perubahan Tata Kelola Pertambangan Nikel
Safri mengajukan permintaan agar pemerintah pusat melakukan perombakan terhadap tata kelola pertambangan nikel. Ia menilai bahwa sistem saat ini tidak memberikan keadilan yang cukup kepada daerah penghasil. Menurutnya, kewenangan pengelolaan sektor pertambangan nikel harus dikembalikan ke daerah agar pengawasan lebih efektif dan pendapatan bisa didistribusikan secara adil.
“Daerah penghasil tidak boleh hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Kami yang paling memahami kondisi lapangan dan dampak sosial-lingkungan yang ditimbulkan,” ujarnya dengan tegas.
Kritik terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) Nikel
Selain itu, Safri secara terbuka meminta Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk bersikap jujur serta transparan terkait skema Dana Bagi Hasil (DBH) nikel. Menurutnya, angka DBH yang diterima daerah sering kali tidak mencerminkan realitas produksi di lapangan, sementara daerah penghasil menanggung beban sosial dan lingkungan yang besar.
“Kami mendesak Menkeu dan Mendagri untuk jujur soal DBH. Daerah penghasil nikel menanggung beban lingkungan dan sosial yang besar, namun pendapatan yang kembali ke daerah seringkali tidak sebanding,” katanya.
Masalah Pengawasan dalam Rantai Produksi Nikel
Safri juga mengungkapkan adanya potensi kehilangan pendapatan negara dan daerah akibat lemahnya pengawasan dalam rantai produksi nikel, mulai dari proses penambangan hingga pengolahan. Ia menegaskan bahwa hal ini tidak boleh dibiarkan.
“Kami menemukan adanya potensi kehilangan pendapatan negara dan daerah akibat lemahnya pengawasan pada rantai produksi. Ini tidak boleh dibiarkan. Jika pengawasan lemah, maka kebocoran penerimaan sangat mungkin terjadi,” ujarnya.
Rekomendasi Strategis dari Forum
Sebagai tindak lanjut, Safri menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis hasil forum. Berikut adalah beberapa di antaranya:
-
Penelaahan mandiri melalui audit komparatif: Forum merekomendasikan penelaahan mandiri, yakni audit komparatif antara kuota dalam RKAP dengan realisasi produksi. Harus ada kejelasan apakah produksi di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan atau justru melampaui tanpa pengawasan yang memadai.
-
Transparansi data produksi: Forum mendorong transparansi data produksi dengan meminta akses data real-time produksi nikel kepada Kementerian ESDM agar pemerintah daerah dapat memproyeksikan potensi pendapatan secara akurat.
-
Pertemuan langsung dengan Presiden: Safri juga merekomendasikan agar Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel se-Indonesia menjadwalkan pertemuan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto guna menyampaikan kondisi riil di lapangan.
Pentingnya Pertemuan dengan Presiden
Safri menekankan bahwa pertemuan dengan Presiden menjadi krusial agar kebijakan nasional terkait tata kelola nikel benar-benar mempertimbangkan aspirasi daerah penghasil, memperkuat pengawasan, serta menjamin keadilan distribusi Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah.
