Pernyataan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa, menunjukkan sikap tegas terkait rencana impor 105.000 unit pikap dari India. Ia menyatakan siap menanggung segala konsekuensi jika keputusan tersebut dipertanyakan. Pernyataan ini merespons permintaan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad agar pemerintah menunda rencana impor yang dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih.
Joao mengatakan bahwa keputusan DPR mencerminkan suara rakyat, sehingga sebagai direktur BUMN, ia akan mentaatinya. “Saya tidak ragu-ragu dalam mengambil tanggung jawab ini. Jika nanti saya digugat atau dipermasalahkan oleh pihak supplier, saya siap menanggungnya,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Agrinas Pangan, Selasa, 24 Februari 2026.
Menurut Joao, potensi pembatalan kontrak bergantung pada pihak yang meminta dan alasan di balik permintaan tersebut. Namun, jika permintaan datang dari negara atau DPR, maka Agrinas akan meminta arahan agar pengadaan selanjutnya sesuai dengan harapan. Ia juga menyatakan bahwa jika ada instruksi untuk tidak menggunakan mobil impor yang sudah tiba di Indonesia, pihaknya akan patuh.
Sebelum mengambil keputusan, Joao mengatakan bahwa Agrinas telah mengundang berbagai produsen lokal. Namun, karena keterbatasan produksi dalam negeri serta harga yang melebihi anggaran, akhirnya perusahaan memutuskan untuk mengimpor. Menurutnya, efisiensi anggaran dari impor mobil mencapai Rp 46,5 triliun.
“Jika harga pengadaannya mencapai Rp 700 juta, potensi pembatalan sangat besar. Tapi kalau harganya murah, sayang banget ya,” ujarnya.
Kabar impor oleh Agrinas diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026. M&M mengumumkan akan menyuplai 35.000 unit pikap Scorpio. Enam hari kemudian, Tata Motors Limited mengumumkan rencana ekspor 70.000 unit pikap ke Indonesia.
Pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengonfirmasi impor 105.000 mobil dari perusahaan India tersebut. Seratusan ribu kendaraan tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pikap ukuran 4×4 dari M&M, kemudian 35.000 unit pikap 4×4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyampaikan bahwa rencana impor perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih dalam kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut Dasco, presiden akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut. Ia juga menyebut bahwa presiden akan meminta pendapat dan mengalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri soal rencana impor pikap India tersebut.
“Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian,” ujar Dasco di kompleks DPR, Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.
Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah
Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan impor sesuai dengan kepentingan nasional. Dalam kasus ini, keputusan untuk menunda impor dilakukan guna mempertimbangkan situasi politik dan kesiapan industri dalam negeri. Meski demikian, keputusan akhir tetap harus didasarkan pada analisis mendalam dan pertimbangan ekonomi yang seimbang.
- Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan impor tidak merugikan industri lokal.
- Kesiapan perusahaan dalam negeri harus dievaluasi secara objektif.
- Keputusan impor harus disesuaikan dengan kondisi pasar dan kebutuhan masyarakat.
Reaksi dari Berbagai Pihak
Selain pihak DPR, rencana impor juga mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Beberapa pihak mengkhawatirkan dampak negatif terhadap industri dalam negeri, sementara yang lain melihat peluang ekonomi dari impor tersebut.
- Sejumlah pengusaha lokal khawatir akan ketidakseimbangan persaingan.
- Investor asing melihat peluang bisnis dari rencana impor ini.
- Masyarakat umumnya menunggu keputusan resmi pemerintah terkait rencana tersebut.
Proses Impor dan Kepatuhan Hukum
Agrinas Pangan Nusantara berkomitmen untuk mematuhi aturan hukum dan regulasi yang berlaku. Meskipun keputusan impor telah diambil, pihaknya tetap siap mengikuti arahan pemerintah dan lembaga terkait.
- Proses impor harus dilakukan secara transparan dan terbuka.
- Semua dokumen dan izin harus lengkap dan sah.
- Pihak yang terlibat dalam impor harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang muncul.
Kesiapan Industri Lokal
Salah satu isu utama dalam rencana impor adalah kesiapan industri lokal. Meski beberapa produsen telah diundang, masih ada tantangan dalam memenuhi permintaan pasar.
- Produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan pasar.
- Harga kendaraan lokal sering kali lebih tinggi dibandingkan impor.
- Ketersediaan bahan baku dan teknologi menjadi kendala bagi produsen lokal.
Kesimpulan
Rencana impor 105.000 unit pikap dari India menunjukkan kompleksitas kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan pasar. Meski ada penundaan sementara, keputusan akhir akan ditentukan berdasarkan analisis mendalam dan pertimbangan yang matang.
