Peristiwa Penyerangan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Denpasar
Pada hari Sabtu, tanggal 21 Februari 2026, sekitar pukul 19.30 Wita, kantor BPJS Kesehatan Cabang Denpasar mengalami peristiwa penyerangan oleh orang tidak dikenal (OTK). Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai dan pengunjung kantor.
Menurut Rendy Gilbery Rantung, Kepala Bagian SDM, Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, para pelaku datang secara gerombolan ke lokasi kantor. Mereka melakukan pelemparan batu ke arah gedung kantor dan menempelkan dua spanduk di area pintu kantor. Spanduk pertama bertuliskan “Save APBD, BPJS untuk rakyat”, sedangkan spanduk kedua berisi “Walikota Pembohong”.
Para pelaku yang diperkirakan berjumlah sekitar 10 orang melemparkan empat batu ke dalam kantor BPJS Denpasar. Setelah melakukan aksinya, mereka langsung meninggalkan lokasi. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan masker dan helm, sehingga wajah mereka tidak dapat teridentifikasi melalui CCTV.
Rendy menyebutkan bahwa tidak ada korban luka dari pihak BPJS Kesehatan. Namun, pelemparan batu menyebabkan kerusakan pada papan logo BPJS. Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian untuk diusut lebih lanjut.
“Peristiwa ini telah kami laporkan kepada pihak kepolisian dan saat ini dalam proses penyelidikan lebih lanjut,” kata Rendy.
Dugaan awal mengarah pada pernyataan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, yang menyebut penonaktifan BPJS PBI oleh Kementerian Sosial sebagai Instruksi Presiden (Inpres). Pernyataan tersebut memicu protes dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Akibatnya, Walikota Denpasar kemudian mencabut pernyataannya dan meminta maaf.
Meskipun sudah meminta maaf, sejumlah pihak tetap melaporkan Walikota Denpasar ke polisi. Hal ini menunjukkan bahwa isu yang muncul masih menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan lembaga terkait.
Penyebab dan Dampak Peristiwa
Peristiwa penyerangan ini bisa jadi merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah setempat. Terutama terkait dengan kebijakan BPJS yang dinilai tidak adil atau tidak transparan. Isu ini memicu reaksi keras dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut.
Selain itu, kejadian ini juga menunjukkan pentingnya keamanan di tempat-tempat umum, khususnya di kantor-kantor instansi pemerintah. Tindakan tegas dan langkah-langkah pencegahan harus dilakukan agar tidak terjadi hal serupa di masa depan.
Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:
* Memperketat pengawasan di lingkungan kantor.
* Menambah alat pemantau seperti CCTV.
* Melibatkan pihak kepolisian dalam pengawasan rutin.
* Memberikan sosialisasi tentang pentingnya keamanan dan kesadaran masyarakat.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kejadian serupa dapat diminimalisir dan keamanan serta kenyamanan di lingkungan kantor bisa terjaga.
