Posisi Indonesia di Timur Tengah dan Tantangan dalam Konflik AS-Israel-Iran
Indonesia, yang ditunjuk sebagai Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, Palestina, masih belum memiliki pengaruh signifikan dalam menyelesaikan konflik di kawasan Timur Tengah. Hal ini disampaikan oleh Nostalgiawan Wahyudi, seorang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Meski posisi Indonesia dalam ISF diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap stabilitas keamanan di wilayah tersebut, namun secara makro, Indonesia belum mampu menjadi aktor penting dalam dinamika politik regional.
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di Donald J. Trump US Institute of Peace di Washington DC, Amerika Serikat, pada 19 Februari 2026, Indonesia resmi diumumkan sebagai Wakil Komandan ISF. Tugas utamanya adalah membantu mengamankan wilayah perbatasan dan menstabilkan lingkungan keamanan di Gaza dengan memastikan proses demiliterisasi di Jalur Gaza. Namun, Nostalgiawan menyatakan bahwa posisi Indonesia tidak cukup berpengaruh dalam penyelesaian konflik di kawasan, terutama setelah situasi antara AS-Israel dan Iran memanas.
Konflik AS-Israel-Memunculkan Ketegangan di Kawasan
Pada 28 Februari 2026, AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap target di Iran. Serangan ini memicu ledakan di ibu kota Teheran dan meningkatkan ketegangan di seluruh kawasan. Operasi militer tersebut menyasar fasilitas yang berkaitan dengan program nuklir, sistem rudal balistik, hingga pusat komando Garda Revolusi Iran. Bahkan, serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, keluarganya, dan pejabat lainnya.
Nostalgiawan mengungkapkan bahwa pengaruh Indonesia di kawasan Timteng masih sangat terbatas dan belum mampu mengarahkan atau mendikte kekuatan-kekuatan besar di kawasan tersebut. Ia juga menyoroti bahwa tuntutan Indonesia untuk keluar dari BoP tidak akan menjadi tekanan efektif bagi AS dan Iran dalam upaya menciptakan perdamaian.
Peran Indonesia sebagai Mediator dan Risiko yang Muncul
Presiden Prabowo Subianto disebut bersedia menjadi mediator antara AS-Israel dan Iran demi menciptakan keamanan yang kondusif di kawasan Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa Prabowo siap terbang ke Teheran, Iran, untuk memediasi kedua belah pihak. Meskipun langkah ini mendapatkan kritik dari berbagai pihak karena dianggap terlalu terburu-buru, Nostalgiawan memuji keputusan Presiden tersebut karena dianggap memberikan dampak positif bagi citra Indonesia di dunia internasional.
Namun, Nostalgiawan juga menekankan bahwa meskipun Indonesia bersedia menjadi mediator, Presiden harus tetap tegas dalam menunjukkan keberpihakannya. “Keberpihakan itu seharusnya tetap ada meski kita menjadi negara mediator, terutama invasi ke negara lain jelas menyalahi prinsip politik luar negeri kita dan juga hukum internasional,” tegasnya.
Selain itu, Nostalgiawan menyebut bahwa Indonesia hingga saat ini belum memberikan statement kenegaraan yang menentang penyerangan AS-Israel terhadap Iran. “Kita hingga saat ini belum berani memberikan statement kenegaraan yang menolak legalitas aksi unilateralisme AS dan Israel yang melakukan penyerangan terhadap kedaulatan negara lain dan sangat berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan,” katanya.
Desakan agar Indonesia Keluar dari BoP
Di tengah situasi memanas antara AS-Israel dan Iran, muncul desakan agar Prabowo keluar dari BoP yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sebelumnya, Indonesia bergabung dengan BoP dengan tujuan mendorong komitmen kemanusiaan dan upaya perdamaian dunia, khususnya bagi rakyat Palestina. Namun, Nostalgiawan menilai bahwa tuntutan untuk keluar dari BoP menjadi salah satu catatan bagi gejolak politik dalam negeri.
“Hal ini lebih disebabkan langkah Trump dan AS yang dianggap cacat oleh masyarakat Indonesia, di mana BoP merupakan pengesampingan terhadap peran institusi internasional PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), lebih sebagai aksi popularitas Trump,” ujar Nostalgiawan.
Selain itu, ia juga menyatakan bahwa tuntutan Indonesia keluar dari BoP disebabkan oleh aksi invasi atau serangan militer yang dilakukan oleh Trump terhadap Iran. Dikhawatirkan, hal ini akan menyeret Indonesia juga dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah, karena Indonesia menjadi salah satu negara yang bergabung dalam BoP. “Dan juga (menyeret) citra Indonesia sebagai negara merdeka, terutama presiden yang dianggap terlalu tunduk pada politik Trump,” tambahnya.
