Pengukuhan Kepengurusan DPW PPP Kalimantan Selatan
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menetapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Kalimantan Selatan untuk masa bakti 2026–2031 melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 0023/SK/DPP/W/I/2026. Dalam SK tersebut, Abdul Hadi ditunjuk sebagai Ketua DPW PPP Kalimantan Selatan.
Pengumuman ini dilakukan oleh Sekretaris DPW PPP Kalsel periode 2026–2031, Asbullah AS, dalam acara buka puasa bersama di Kantor DPW PPP Kalsel, Jalan Ahmad Yani Km 6, Banjarmasin, pada Minggu (1/3/2026). Acara ini menjadi momen penting bagi pengurus dan kader PPP untuk memperkuat komitmen dan visi partai.
Abdul Hadi, yang juga menjabat Bupati Balangan, menyampaikan bahwa PPP masih menghadapi tantangan besar untuk kembali menguatkan posisi partai, khususnya di Kalimantan Selatan. Saat ini, partai belum memiliki keterwakilan di parlemen, sehingga kondisi ini harus menjadi pemicu bagi seluruh kader untuk bekerja lebih serius dalam membesarkan partai.
“Jangan sampai partai kita ini hanya tinggal nama alias dihauli,” ujarnya dengan tegas. Ia menekankan pentingnya keseriusan dan komitmen dari semua anggota PPP agar partai bisa kembali menjadi bagian penting dalam politik daerah.
Selain itu, Abdul Hadi juga mengajak seluruh pengurus untuk menjaga kekompakan dan menghindari perpecahan internal. Ia menilai bahwa adanya faksi-faksi atau golongan-golongan tertentu dalam tubuh partai dapat merusak persatuan dan keberlanjutan PPP.
“Jangan lagi ada faksi-faksi atau golongan-golongan tertentu dalam tubuh partai. Jangan lagi bacakut papadaan,” katanya. Ia berharap kepengurusan baru dapat memanfaatkan latar belakang pendidikan dan kemampuan masing-masing untuk mendukung kebangkitan PPP di Kalimantan Selatan.
Acara buka puasa bersama ini turut dihadiri oleh pengurus DPC PPP dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Sebelum waktu berbuka, acara juga diisi dengan ceramah agama yang memberikan semangat dan motivasi kepada peserta.
Peran dan Tantangan PPP di Kalimantan Selatan
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Namun, saat ini partai tersebut masih kesulitan dalam menciptakan keterwakilan di lembaga legislatif. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pengurus baru untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap PPP.
Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab kurangnya keterwakilan PPP antara lain:
- Kurangnya strategi komunikasi yang efektif dengan masyarakat.
- Perpecahan internal yang menghambat koordinasi dan kekompakan.
- Kurangnya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten.
Untuk mengatasi hal ini, PPP perlu melakukan beberapa langkah strategis, seperti:
- Meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
- Memperkuat jaringan dengan organisasi masyarakat dan partai politik lain.
- Mengembangkan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Harapan untuk Masa Depan PPP
Dengan pengukuhan kepengurusan baru, PPP Kalimantan Selatan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi partai yang berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Abdul Hadi berharap para pengurus dapat bekerja sama secara harmonis dan menjadikan PPP sebagai partai yang solid dan berdaya saing.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam segala aktivitas partai. Dengan demikian, PPP tidak hanya menjadi partai politik biasa, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam membangun masyarakat yang lebih baik.
