Rapat Penanganan Banjir dan Evaluasi MBG di Jember Tanpa Kehadiran OPD
Rapat koordinasi penanganan banjir dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Jember pada Senin (2/3/2026) berlangsung tanpa kehadiran perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, memimpin rapat tersebut sebagai pengganti Bupati Muhammad Fawait yang sedang menjalani cuti umrah.
Pemimpin Rapat: Wakil Bupati Jember
Djoko Susanto mengatakan bahwa dirinya memimpin rapat karena Bupati Jember sedang melakukan ibadah umrah. Menurutnya, pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia juga menegaskan bahwa ASN digaji untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan individu tertentu.
“Negara menggaji anda bukan untuk menjadi pengikut individu, tetapi untuk menjadi pelayan rakyat. Saya berdiri di sini bersama Muspida untuk menjamin hukum tetap tegak,” ujar Djoko.
Penanganan Banjir di BITB
Dalam rapat tersebut, Djoko meminta OPD terkait memastikan status serah terima sarana dan prasarana bagi korban banjir di Perumahan Bumi Indah Tegal Besar (BITB). Ia menekankan bahwa jika sarana dan prasarana belum diserahkan oleh pengembang, maka pengembang wajib menyerahkan dalam kondisi baik atau memperbaikinya terlebih dahulu. Namun jika sudah diserahkan, tanggung jawab berada di pemerintah daerah.
Selain itu, Djoko menyebutkan bahwa lipatan aliran Sungai Bedadung menjadi salah satu pemicu banjir. Untuk penanganan sungai tersebut, kewenangan berada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik untuk mitigasi jangka pendek maupun jangka panjang.
Evaluasi Program MBG Selama Ramadan
Selain membahas penanganan banjir, rapat juga turut membahas evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikeluhkan masyarakat selama Ramadan. Djoko menilai persoalan yang muncul lebih bersifat teknis di lapangan, bukan pada substansi program.
Ia meminta Dinas Kesehatan memperketat pengawasan hygiene sanitasi dan kualitas gizi makanan yang diproduksi SPPG, sementara Dinas Pendidikan memastikan distribusi tepat sasaran. Djoko menekankan pentingnya pengawasan dan koordinasi lintas sektor agar program berjalan optimal serta tetap menjamin kesehatan dan keselamatan penerima manfaat.
Peserta Rapat yang Hadir
Meskipun tidak ada perwakilan dari OPD, rapat tetap dilaksanakan dengan dihadiri unsur TNI-Polri dan aparat penegak hukum. Beberapa instansi yang hadir antara lain Brigif 9 Kostrad, Kodim 0824 Jember, Polres Jember, Kejaksaan Negeri Jember, Yonif 509, Secaba Rindam Brawijaya, serta Yon Armed 8.
Kritik terhadap Kehadiran OPD
Djoko juga mengkritik tidak hadirnya OPD dalam rapat tersebut. Ia menegaskan bahwa para pejabat harus siap bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya saat ada agenda tertentu. Ia berharap semua pihak dapat bekerja secara profesional dan transparan.
Kedepannya
Dengan adanya rapat ini, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga dan instansi terkait dalam menangani masalah banjir serta mengevaluasi program MBG. Semua pihak diharapkan bisa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mensejahterakan masyarakat Jember.
