Pekerja dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan rencana impor 105.000 unit pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dalam rangka program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Presiden KSPN, Ristadi, menyatakan bahwa program Kopdes seharusnya memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia, terutama warga pedesaan. Ia menekankan bahwa industri otomotif dalam negeri saat ini sedang mengalami penurunan produksi karena berkurangnya pesanan. Hal ini menyebabkan pengurangan jam kerja dan bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh.
“Berdasarkan hal tersebut, kami meminta Presiden Prabowo agar memerintahkan Direktur Utama PT Agrinas untuk membatalkan rencana impor kendaraan niaga operasional Kopdes Merah Putih dan memesan kendaraan dari industri otomotif dalam negeri yang sedang lesu akibat kurangnya pesanan,” ujar Ristadi dalam pernyataannya.
Menurut Ristadi, pembatalan impor tersebut juga dapat mencegah PHK dan menciptakan lapangan pekerjaan di sektor otomotif. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari program ini akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, bukan oleh pelaku ekonomi luar negeri.
Ia juga mengkritik alasan-alasan yang digunakan dalam rencana impor mobil pikap tersebut. Ristadi berpandangan bahwa klaim bahwa industri otomotif dalam negeri tidak mampu memproduksi unit pikap adalah tidak benar. Hal ini didasarkan pada pernyataan Kementerian Perindustrian dan Kadin Indonesia yang menyebutkan bahwa produksi kendaraan dalam negeri mencapai 1 juta unit setiap tahun.
Selain itu, Ristadi mempertanyakan urgensi spesifikasi kendaraan 4×4 yang akan diimpor serta harga unit dari India yang diklaim lebih murah. Menurutnya, kendaraan dalam negeri saat ini telah memenuhi kebutuhan yang sama.
Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor 105.000 unit pikap asal India dengan nilai kontrak sekitar Rp24,66 triliun. Secara detail, sebanyak 35.000 unit mobil pikap Scorpio dipasok oleh produsen otomotif Mahindra. Sementara itu, 70.000 unit lainnya disuplai oleh Tata Motors India, yang terdiri atas Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7 masing-masing 35.000 unit.
Rencana impor ini mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan DPR RI, terutama di tengah tekanan terhadap industri otomotif nasional sepanjang 2025.
Menanggapi kritik tersebut, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan dan instruksi jika memang impor pikap dari India harus ditunda.
“Kami akan ikuti, manut saja. Apa pun keputusannya, kami yang penting bekerja saja untuk negeri dan masyarakat,” ujarnya dalam pernyataannya.
