Pemimpin BPJS Kesehatan Diminta Pastikan Tidak Ada Warga Tercecer dalam Layanan Kesehatan
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, memberikan arahan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan yang baru dilantik, Prihati Pujowaskito. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap warga negara Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan tanpa ada yang terlewat.
Menurut Cak Imin, pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara merupakan hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan harus menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional.
“Kita tidak boleh membiarkan satu pun masyarakat tercecer dalam mendapatkan layanan kesehatan. Satu-satunya cara untuk memastikan hal ini adalah dengan semangat dan kerja sama yang kuat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan saat pelantikan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031. Acara digelar di Ruang Heritage, Kantor Kemenko PM, Jakarta, Jumat (20/2/2025).
Cak Imin menilai bahwa BPJS Kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat tidak kehilangan kemampuan hidup akibat risiko kesehatan. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan bertugas menjamin pekerja dan keluarganya tidak jatuh miskin akibat risiko kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), kecelakaan, hingga kematian.
“Pelaksanaan BPJS bertujuan agar masyarakat hidup tanpa rasa khawatir. Jangan sampai sebaliknya, masyarakat justru was-was dengan pelayanan yang tidak berkualitas. Saatnya masyarakat terlindungi dari risiko-risiko sistemik dan memiliki ruang yang lebih luas untuk naik kelas. Inilah bagian dari cita-cita kita bersama,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga dan meningkatkan cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang saat ini sudah sangat tinggi. Cak Imin meminta agar peserta nonaktif maupun masyarakat yang belum terdaftar terus didorong untuk aktif berpartisipasi.
“Bagi masyarakat yang tidak mampu, negara harus hadir membantu pembiayaan mereka. Sementara yang mampu, harus kita pastikan tetap membayar sesuai kemampuan karena yakin dan percaya BPJS Kesehatan adalah pilihannya,” tambahnya.
Pelantikan jajaran baru BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Cak Imin sebagai perwakilan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam acara tersebut, ia melantik Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026–2031, menggantikan Ali Ghufron Mukti. Sementara itu, Saiful Hidayat dilantik sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, menggantikan Pramudya Iriawan Buntoro.
Peran BPJS Kesehatan dalam Pemberdayaan Masyarakat
BPJS Kesehatan diharapkan menjadi lembaga yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang merata. Dengan struktur gotong royong, BPJS Kesehatan harus mampu memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu, dapat mengakses layanan kesehatan secara adil.
Adapun, beberapa langkah yang perlu diperhatikan oleh BPJS Kesehatan antara lain:
- Memperluas cakupan peserta JKN
- Menjaga kualitas layanan kesehatan yang diberikan
- Memberikan perlindungan yang memadai bagi seluruh warga negara
- Mengoptimalkan penggunaan dana yang dikelola
Dengan komitmen dan kesadaran kolektif, BPJS Kesehatan dapat menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.
