Cerita Jemaah Umrah Indonesia di Mekkah Saat Perang Iran vs AS-Israel: Ibadah Lancar dan Aman

Aa1xnt3l 2
Aa1xnt3l 2

Pengalaman Jemaah Umrah di Mekkah Saat Konflik Iran vs AS-Israel

dr. Ardi Santoso, SpA, M.Kes, seorang dokter spesialis anak yang juga jemaah umrah asal Indonesia, menceritakan pengalamannya selama menjalani ibadah umrah di Mekkah. Ia mengatakan bahwa perjalanannya ke Mekkah berjalan dengan lancar, tanpa adanya penutupan wilayah udara atau penundaan penerbangan.

Perjalanan yang Lancar dan Aman

Ia berangkat dari Indonesia menggunakan maskapai Oman Air pada hari Sabtu, 28 Februari 2026. Meskipun pada hari itu merupakan awal pecahnya konflik antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel, dr. Ardi tidak mengalami kendala teknis terkait perjalanannya ke Tanah Suci.

“Alhamdulillah perjalanan berjalan lancar. Tidak ada penutupan wilayah udara, tidak ada penundaan penerbangan, dan proses transit juga normal,” ujar dr. Ardi dalam keterangannya.

Sebagai seorang dokter dan warga negara, ia memantau situasi global secara aktif. Namun, secara operasional, perjalanan yang ia lakukan tetap aman dan tertib.

Kondisi di Mekkah Masih Normal

Menurut pengamatan dr. Ardi, suasana ibadah umrah di Mekkah masih berjalan normal. Masjidil Haram tetap ramai oleh umat muslim yang ingin melaksanakan umrah di bulan suci Ramadan ini.

“Di Mekkah, suasana ibadah berjalan normal. Masjidil Haram tetap ramai, tertib, dan penuh kekhusyukan,” katanya.

Meski saat ini tengah terjadi konflik geopolitik antara Iran, AS, dan Israel, dr. Ardi menyebut hal itu tidak mengganggu pelaksanaan ibadah umrah di Mekkah. Para jemaah umrah, baik dari Indonesia maupun negara-negara lainnya, masih bisa menjalankan ibadah seperti biasa.

Tidak Ada Imbauan Darurat dari KJRI

Hingga saat ini, dr. Ardi belum menerima imbauan khusus yang bersifat darurat dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah terkait keamanan jemaah umrah Indonesia di tengah situasi konflik tersebut. Menurutnya, imbauan dari KJRI bersifat kewaspadaan umum dan mengikuti perkembangan situasi geopolitik yang ada.

“Sampai saat ini saya pribadi belum menerima imbauan khusus yang bersifat darurat dari KJRI. Biasanya imbauan bersifat kewaspadaan umum dan mengikuti perkembangan situasi,” ujarnya.

Pemerintah Pastikan Keamanan Kepulangan Jemaah

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan proses kepulangan jemaah umrah tetap berjalan secara bertahap dan terkendali di tengah memanasnya situasi keamanan di Timur Tengah. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 6.047 jemaah telah kembali ke Indonesia dengan aman dalam kurun waktu dua hari terakhir.

Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, merinci bahwa kepulangan massal tersebut terbagi dalam dua gelombang besar. Pada Sabtu, 28 Februari 2026, sebanyak 4.200 jemaah tiba menggunakan 12 penerbangan. Sementara pada Minggu, 1 Maret 2026, menyusul 2.047 jemaah yang mendarat dengan 5 penerbangan.

“Pemerintah terus mengawal proses ini agar seluruh jemaah dapat pulang secara bertahap dan tertib,” ujar Ichsan di Jakarta, Minggu (2/3/2026).

Nasib 43 Ribu Calon Jemaah Umrah

Selain fokus pada pemulangan, pemerintah kini tengah memantau ketat rencana keberangkatan 43.363 calon jemaah umrah yang terdaftar di 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Puluhan ribu jemaah ini awalnya dijadwalkan berangkat sebelum memasuki musim haji pada 18 April 2026.

Mengingat dinamika penerbangan dan keamanan di kawasan transit maupun Arab Saudi, Kemenhaj memberikan instruksi tegas kepada seluruh biro perjalanan. “Kami memastikan setiap PPIU menjalankan kewajibannya secara penuh, mulai dari pemberangkatan, pelayanan selama di Arab Saudi, hingga kepulangan jemaah. Tanggung jawab itu tidak boleh diabaikan,” tegas Ichsan.

Pemerintah juga meminta agar komunikasi antara PPIU dan jemaah terus dijalin dengan baik. “Kami mengajak jemaah dan PPIU untuk saling memahami. Yang utama adalah memastikan seluruh jemaah tetap aman, terlayani, dan mendapatkan kepastian,” lanjutnya.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah juga telah menyiagakan jalur komunikasi darurat melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Jemaah yang mengalami kendala hukum atau situasi darurat di negara transit maupun Arab Saudi diminta segera menghubungi KBRI atau KJRI setempat.

Pos terkait