Kondisi Impor Migas Indonesia dari Timur Tengah
Ketegangan di kawasan Timur Tengah belum menimbulkan dampak signifikan terhadap pasokan minyak Indonesia dari negara-negara Arab. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor migas dari kawasan tersebut pada Januari 2026 masih berjalan normal.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada indikasi gangguan pada arus impor migas. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa dampak konflik tetap perlu dikaji lebih lanjut.
“Untuk memastikan ada atau tidaknya pengaruh terhadap neraca perdagangan, tentu perlu kajian lebih lanjut. Namun, data Januari masih menunjukkan impor migas berjalan,” ujar Ateng dalam Taklimat Media di Kantor BPS, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Pada Januari 2026, impor migas dari Arab Saudi mencapai 267,4 juta dolar AS atau menyumbang 8,44 persen dari total impor migas nasional. Impor dari Uni Emirat Arab mencapai 200,6 juta dolar AS (6,34 persen), Mesir sebesar 73,4 juta dolar AS (2,32 persen), dan Oman 67,9 juta dolar AS (2,14 persen). Sementara itu, impor dari Qatar tercatat 1,8 juta dolar AS.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kawasan Timur Tengah masih menjadi salah satu tumpuan pasokan energi Indonesia. Di tengah lonjakan harga minyak dunia, stabilitas pasokan ini penting karena berhubungan langsung dengan harga bahan bakar dan biaya hidup masyarakat.
Sebagai gambaran, pada 2025 impor bahan bakar mineral dari Iran relatif kecil, yakni 0,45 juta dolar AS. Artinya, secara struktur, ketergantungan langsung Indonesia terhadap impor migas dari Iran tidak signifikan.
Di sisi lain, surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 menyusut menjadi 0,95 miliar dolar AS dari 2,51 miliar dolar AS pada Desember 2025. Menurut Ateng, penyusutan tersebut terjadi karena ekspor turun lebih dalam dibandingkan impor.
“Baik migas maupun nonmigas sama-sama mengalami penurunan ekspor dan impor,” ujarnya.
Dampak Konflik di Timur Tengah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Hal ini seiring kemungkinan terganggunya pasokan minyak global.
Ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran telah memicu kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut dipengaruhi potensi gangguan pada jalur distribusi energi strategis, termasuk Selat Hormuz dan kawasan Laut Merah.
“Otomatis akan naik seperti saat perang Ukraina. Namun, kali ini suplai dari Amerika juga akan meningkat dan OPEC meningkatkan kapasitasnya,” kata Airlangga di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melaksanakan penandatanganan dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) di USTR. – (Kemenko Perekonomian)
Menurut dia, konflik yang berlangsung berkepanjangan akan berdampak langsung pada rantai pasok energi dunia. Gangguan tidak hanya terjadi pada produksi, tetapi juga pada jalur transportasi yang menjadi urat nadi perdagangan minyak global.
Langkah Mitigasi Pemerintah
Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi dengan memperluas sumber pasokan dari luar kawasan Timur Tengah. Diversifikasi tersebut dilakukan untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik.
“Pemerintah sudah memiliki MoU untuk mendapatkan suplai dari kawasan non-Timur Tengah. Misalnya, Pertamina telah menjalin kerja sama dengan perusahaan di Amerika, seperti Chevron, Exxon, dan mitra lainnya,” ujarnya.
Airlangga menambahkan pemerintah terus memantau perkembangan konflik dan dinamika pasar energi internasional untuk menentukan langkah lanjutan. Opsi impor akan disesuaikan dengan ketersediaan pasokan serta harga yang paling kompetitif.
“Kita monitor mana yang tersedia dan mana yang bisa diimpor,” katanya.
Ia juga mengingatkan dampak konflik tidak hanya terbatas pada sektor energi. Gangguan logistik, transportasi, dan sektor pariwisata berpotensi menekan aktivitas ekonomi global, termasuk Indonesia.
Upaya Pertamina dalam Memantau Operasi
PT Pertamina (Persero) memperketat pemantauan terhadap seluruh operasi dan armada di kawasan Timur Tengah guna menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Perusahaan memprioritaskan keselamatan pekerja sekaligus memperkuat mitigasi risiko agar kelangsungan operasional tetap terjaga.
Pertamina berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), serta otoritas setempat untuk memastikan seluruh rantai bisnis berjalan optimal, mulai dari pengadaan minyak mentah hingga distribusi BBM dan LPG di dalam negeri.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyampaikan seluruh pekerja, operasional, dan armada di kawasan Timur Tengah berada dalam pemantauan intensif.
“Seluruh pekerja, operasional, dan armada di area Timur Tengah termonitor secara intensif. Kami juga menyiapkan langkah mitigasi risiko serta memperkuat komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI, KJRI, dan otoritas setempat guna menjaga kelancaran operasional dan keamanan kru,” ujar Baron.
Pertamina mengidentifikasi tiga unit bisnis strategis yang berkaitan langsung dengan dinamika kawasan, yakni aktivitas pengangkutan energi global oleh PT Pertamina International Shipping, operasi hulu Pertamina Internasional EP di Basra, Irak, serta pengadaan minyak mentah dan produk oleh Pertamina Patra Niaga dari sumber Timur Tengah.
Perusahaan mengandalkan portofolio pasokan yang berasal dari produksi domestik maupun berbagai negara mitra. Optimalisasi operasional kilang dalam negeri terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan produksi dan distribusi energi. Pengelolaan terintegrasi dari hulu hingga hilir menjadi kunci untuk memastikan pasokan minyak mentah, BBM, dan LPG tetap aman dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah ketidakpastian global.
