Tensi Geopolitik Global Memengaruhi Fluktuasi Harga di Yogyakarta
Tensi geopolitik global antara Amerika Serikat (AS) dan Iran mulai menunjukkan dampaknya terhadap fluktuasi harga di tingkat lokal, termasuk di Kota Yogyakarta. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta, Joko Prayitno, mengungkapkan bahwa ketegangan di kawasan Timur Tengah ini berpotensi besar menghambat rantai distribusi barang internasional.
Menurut Joko, gangguan dalam arus ekspor dan impor dapat memicu perubahan harga komoditas di pasar domestik. Ia menjelaskan bahwa perdagangan internasional sangat bergantung pada kelancaran distribusi. Jika perang atau ketegangan geopolitik mengganggu hal tersebut, maka dampaknya akan terasa langsung pada harga.
“Kita semua tahu bahwa perdagangan internasional itu bergantung pada kelancaran distribusi. Jika perang ini menghambat itu, pasti berpengaruh pada harga. Begitu harga komoditas konsumsi masyarakat naik, terjadilah inflasi,” ujarnya, Senin (2/3/2026).
Sektor Energi Paling Terdampak
Joko menyebut, sektor energi menjadi lini pertama yang terdampak oleh gejolak geopolitik. Minyak bumi, sebagai komoditas yang harganya sangat sensitif terhadap situasi di wilayah produsen, menjadi salah satu indikator utama dari fluktuasi harga.
Sinyal inflasi sudah terlihat, di mana per 1 Maret 2026, harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax tercatat mengalami kenaikan. “Minyak itu mayoritas ditentukan harga global. Per 1 Maret kemarin harga Pertamax sudah naik ke angka Rp12.300, dari sebelumnya yang sempat turun. Ini sudah satu poin pemicu terjadinya inflasi di bulan Maret,” jelasnya.
Upaya Pemerintah Daerah untuk Mengendalikan Inflasi
Meski dibayangi faktor global, Joko menilai bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta masih memiliki ruang untuk meredam laju inflasi melalui sektor pangan atau volatile food. Berbeda dengan harga emas atau BBM, pemerintah daerah masih bisa melakukan intervensi jika stok komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah di pasar mulai menipis.
“Volatile food itu komoditas yang bisa dikendalikan oleh pemerintah yang naik turunnya drastis seperti cabai, beras, kemudian bawang dan sebagainya. Ini kan pemerintah daerah masih bisa berperan,” tandasnya.
Ia menambahkan bahwa jika stok komoditas tersebut kurang, operasi pasar dan sebagainya bisa dilakukan untuk menekan harga. Namun, ada juga komoditas yang sulit dikendalikan, seperti BBM, yang harganya ditentukan secara nasional.
“Ketika stoknya kurang bisa ditambah, operasi pasar dan sebagainya itu bisa menekan. Tetapi, kan ada komoditas yang memang enggak bisa, misalnya kayak minyak (BBM) ini kan sudah ketetapan, ya,” pungkas Joko.
