Dampak Perang Iran vs AS-Israel: Sektor Logistik dan Perdagangan RI Terancam

Aa1xk6kt 1
Aa1xk6kt 1



JAKARTA — Pemerintah Indonesia diharapkan untuk mempersiapkan diri menghadapi dampak dari meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah akibat konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Kekhawatiran ini muncul dari kalangan pengusaha, yang menilai potensi gangguan ekonomi bisa terjadi jika situasi semakin memburuk.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa eskalasi konflik di kawasan tersebut dapat berdampak pada perdagangan serta memicu inflasi produk impor dari kawasan Timur Tengah. Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan bahwa dampak paling langsung yang akan terasa adalah gangguan rute perdagangan menuju kawasan tersebut. Iran dikabarkan menutup akses Selat Hormuz, sehingga kapal-kapal komersial dilarang mendekat.

“Selain mengganggu kelancaran perdagangan ke Timur Tengah, kita juga harus mengantisipasi kenaikan atau lonjakan biaya perdagangan, baik yang disebabkan oleh peningkatan beban asuransi maupun karena penurunan volume kapal yang melintas ke kawasan tersebut,” ujar Shinta saat dihubungi Bisnis, Minggu (1/3/2026).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa dampak yang terasa dalam beberapa hari hingga 2–3 pekan ke depan akan bergantung pada perkembangan konflik. Dampak tak langsung yang dikhawatirkan adalah kenaikan inflasi terhadap barang-barang impor, khususnya produk-produk dari Timur Tengah seperti minyak dan kurma. Hal ini diperparah oleh faktor inflasi yang disebabkan oleh permintaan pasar dalam negeri selama Ramadan dan Lebaran.

Shinta menekankan pentingnya persiapan pemerintah dalam menghadapi dampak konflik ini. Menurutnya, stabilitas harga minyak global dapat memengaruhi beban impor, subsidi, cadangan devisa, neraca pembayaran, hingga nilai tukar rupiah. Dia berharap pemerintah dapat secara proaktif memantau resiliensi ekonomi nasional dan menciptakan stimulasi produktivitas ekonomi, khususnya di sektor ekspor dan investasi asing.

Sektor Energi & Logistik

Peringatan serupa juga datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). Dia memperingatkan bahwa Indonesia bisa merasakan dampak ekonomi serius akibat konflik di kawasan Timur Tengah. JK menegaskan bahwa sektor energi menjadi dampak paling awal yang akan terasa. “Harga minyak pasti naik, itu pertama,” katanya dalam keterangan pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026).

Menurutnya, Indonesia yang masih mengimpor minyak dari kawasan Timur Tengah akan langsung terdampak jika jalur pasokan terganggu. Pasokan dari Arab Saudi, Iran, hingga Kuwait berpotensi terhenti akibat konflik. JK mengingatkan bahwa cadangan energi nasional hanya cukup untuk tiga pekan. Setelah itu, Indonesia akan sangat bergantung pada pasokan alternatif, termasuk dari Singapura. Namun jika konflik berlangsung lama, kelangkaan bahan bakar bisa menjadi ancaman nyata.

Selain energi, JK menyoroti gangguan sistem logistik dan perdagangan internasional. Jalur distribusi dari Timur Tengah ke Asia dan Eropa terancam terputus, yang berpotensi memengaruhi ekspor Indonesia ke Eropa. “Ekspor kita tentu ke Eropa akan bermasalah karena ini semua timbul ketakutan,” jelasnya.

Dampak langsung juga dirasakan oleh warga negara Indonesia di kawasan tersebut, termasuk ratusan ribu pekerja migran dan puluhan ribu jemaah umrah yang kesulitan kembali ke Tanah Air akibat terganggunya transportasi dan keamanan regional.

Penerbangan

Konflik antara Iran dengan AS-Israel juga berdampak pada sektor penerbangan. Sejumlah maskapai terpaksa membatalkan penerbangan ke kawasan Timur Tengah. Laporan Euronews menyebut sebanyak 1.900 penerbangan global mengalami penundaan dan 2.600 penerbangan ke kawasan konflik terpaksa dibatalkan setelah bandara di Doha, Dubai, Abu Dhabi, dan Tel Aviv ditutup sementara.

Di Indonesia, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengimbau maskapai yang melayani penerbangan internasional menuju maupun melintasi kawasan Timur Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan. “Sebagian penerbangan internasional yang melewati kawasan Timur Tengah turut terdampak, sebagian dibatalkan. Namun ada perjalanan yang saat ini belum terdampak,” ujar Dudy dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).

Meskipun demikian, dua maskapai dalam negeri yang melewati ruang udara Timur Tengah yakni Garuda Indonesia dan Lion Air saat ini belum terdampak konflik. Menhub Dudy menyebut, penerbangan Garuda Indonesia dan Lion Air menuju Jeddah belum terdampak, sedangkan penerbangan Garuda Indonesia menuju Amsterdam dialihkan melalui Kairo, Mesir.

Respons Pemerintah

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengaku tengah menyusun strategi untuk meredam dampak perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran, terutama pada energi dan pangan nasional. Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar APBN dapat difungsikan sebagai shock absorber guna meredam transmisi konflik.

Fokus utama adalah menjaga daya beli masyarakat jika terjadi fluktuasi harga komoditi terutama energi di tingkat global. Haryo menuturkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan dan mempercepat penyaluran bantuan pangan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Selain dengan Kemenkeu, pihaknya juga terus berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia (BI). Sesuai wewenangnya BI akan berada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah. “Posisi cadangan devisa per Januari 2026 di angka US$154,6 miliar juga dirasa aman sebagai instrumen menjaga nilai tukar rupiah,” ungkapnya.

Haryo menambahkan, Pertamina juga telah memberikan jaminan bahwa stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman untuk kebutuhan selama periode Ramadan dan Idulfitri. Berdasarkan pengalaman pada 2025, Haryo mengungkapkan bahwa Pertamina telah menyiapkan beberapa alternatif jalur pelayaran lain guna menjaga keberlangsungan rantai pasok minyak dan menjaga kestabilan harga BBM dalam negeri. Haryo menegaskan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.

“Kami akan terus memonitor situasi dari waktu ke waktu dan mengambil kebijakan yang diperlukan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Pos terkait