Dampak Perang di Timur Tengah terhadap Ekonomi Indonesia
Perang antara Israel dan Amerika Serikat (AS) dengan Iran telah memberikan dampak negatif yang dirasakan oleh sejumlah negara, termasuk Indonesia. Masyarakat Indonesia menghadapi potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM), hingga akhirnya harga bahan pokok menjadi lebih mahal.
Direktur Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menjelaskan bahwa memanasnya tensi di Timur Tengah akibat serangan Israel-AS ke Iran telah memicu kenaikan harga energi. Ia menyebutkan bahwa harga minyak Brent sudah mencapai US$ 73 per barel, naik dari sebelumnya US$ 65 per barel pada awal Februari. Nailul memprediksi bahwa harga minyak global bisa menyentuh US$ 120 per barel, mirip dengan saat Rusia menyerang Ukraina.
Penutupan Selat Hormuz dan Pengaruhnya terhadap Pasokan Minyak
Selat Hormuz, jalur pelayaran penting bagi perdagangan energi dan barang global, telah ditutup, sehingga kapal-kapal komersial dilarang mendekat. Penutupan ini dapat mengurangi pasokan minyak global secara signifikan karena sekitar 20 persen perdagangan minyak mentah global melewati jalur tersebut. Berkurangnya pasokan minyak otomatis akan meningkatkan harga minyak mentah dunia.
Penutupan jalur ini berdampak langsung pada kelancaran distribusi barang impor dan ekspor Indonesia. Selain itu, potensi keterlibatan kelompok Houthi di Laut Merah juga membuka risiko gangguan di Bab el-Mandab. Jika jalur itu terganggu, arus perdagangan yang melewati Terusan Suez dan Mesir terancam tersendat. Kapal-kapal terpaksa memutar lewat Afrika, memicu kenaikan ongkos logistik global dan harga barang.
Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Fiskal dan Subsidi
Nailul mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak akan membebani fiskal. Kenaikan harga minyak mentah dan barang impor akan memperbesar subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Anggaran negara akan jebol jika tidak ada realokasi anggaran ke subsidi BBM. Nailul pesimistis dengan kemampuan pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global, terutama mengingat penilaian lembaga pemeringkat seperti Moody’s dan S&P terhadap pengelolaan fiskal Indonesia.
Opsi penambahan utang dinilai tidak mudah. Kenaikan harga energi akan mendorong biaya freight dan premi asuransi yang berdampak pada pelaku usaha berorientasi ekspor maupun yang bergantung pada bahan baku impor. Hal ini berpotensi menyebabkan imported inflation.
Dampak pada Biaya Operasional Transportasi
Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, menyebutkan bahwa kenaikan harga minyak akibat potensi gangguan Selat Hormuz akan memengaruhi harga solar domestik, komponen utama biaya operasional transportasi darat. Dengan porsi BBM mencapai 40 persen dari total biaya operasi truk, kenaikan harga solar akan langsung diterjemahkan ke ongkos angkut.
Ia menjelaskan bahwa dengan asumsi komponen BBM mencapai 35 persen sampai 40 persen dari total biaya operasi truk, kenaikan harga solar 10 persen dapat mendorong kenaikan ongkos angkut sekitar 3,5 persen sampai 4 persen. Bila solar naik 20 persen, ongkos truk berpotensi terdongkrak 7 persen sampai 8 persen. Dalam skenario lebih berat, kenaikan 30 persen dapat memicu lonjakan ongkos hingga 10,5 persen sampai 12 persen.
Dampak pada Harga Barang dan Pangan
Rata-rata biaya logistik nasional diperkirakan sekitar 14 persen dari harga produk, dan sekitar separuhnya berasal dari transportasi darat. Dengan struktur tersebut, kenaikan ongkos truk 7 persen sampai 8 persen saja dapat mengerek harga barang rata-rata sekitar 0,5 persen. Dalam kondisi ekstrem, kenaikan ongkos angkut di atas 10 persen bisa mendorong harga barang mendekati 0,8 persen, terutama pada komoditas pangan, bahan bangunan, dan produk konsumsi bermargin tipis.
Dampak pada Rute Perdagangan dan Biaya Logistik
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyampaikan bahwa dampak paling langsung yang akan dirasakan Indonesia dari konflik adalah gangguan pada rute-rute perdagangan, terutama yang menuju ke kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Dengan penutupan Selat Hormuz dan larangan bagi kapal-kapal komersial mendekat, pelaku usaha perlu mengantisipasi lonjakan biaya perdagangan akibat eskalasi konflik.
Shinta menilai risiko keamanan yang meningkat membuat premi asuransi pengiriman melonjak karena perusahaan pelayaran dan penjamin harus memperhitungkan potensi kerugian akibat konflik. Di saat yang sama, pembatasan jalur pelayaran dan berkurangnya jumlah kapal yang berani melintas menyebabkan kapasitas angkut menyusut. Ketidakseimbangan antara pasokan kapal dan kebutuhan pengiriman ini dapat memicu kenaikan tarif logistik, tidak hanya ke Timur Tengah, tetapi juga ke kawasan Eropa dan Afrika yang terhubung melalui rute tersebut.
Dampaknya, biaya impor dan ekspor Indonesia berpotensi meningkat dalam waktu relatif singkat. Shinta menyebut, dampak dari kondisi tersebut akan mulai terasa dua atau tiga minggu ke depan, tergantung pada perkembangan situasi di lapangan. Dampak-dampak yang bersifat langsung ini bisa dilihat segera dalam beberapa hari hingga dua, tiga minggu ke depan, tergantung pada perkembangan konflik yang terjadi.
