Langkah Pemerintah dalam Merespons Bencana Alam di Aceh dan Wilayah Sumatera
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 menunjukkan bahwa pemerintah pusat berupaya cepat dalam merespons bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggeser anggaran serta menambah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus dengan total nilai lebih dari Rp10 triliun.
Menurut Azis Subekti, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, kebijakan ini menjadi sinyal tegas bahwa negara tidak ragu untuk hadir di tengah situasi darurat. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus diuji melalui pelaksanaannya. Data realisasi Transfer ke Daerah per 1 Maret 2026 menunjukkan bahwa hanya sekitar 25 persen dari alokasi sebesar Rp85 triliun yang telah disalurkan.
Azis menyatakan bahwa angka ini menunjukkan bahwa uang sudah tersedia, tetapi proses pemulihan belum berjalan dengan kecepatan yang sesuai dengan kebutuhan warga terdampak. Ia menyoroti bahwa masalah utama bukan lagi ketersediaan anggaran, melainkan kapasitas dan orientasi eksekusi.
Keterbatasan Dana yang Diberikan
Meskipun tambahan DBH dan DAU memberikan ruang fiskal bagi daerah, sifatnya masih agregatif. Dana datang sebagai angka besar, bukan sebagai peta kerusakan yang rinci. Padahal, bencana beraksi secara spesifik—merusak infrastruktur tertentu, memutus akses ekonomi lokal, dan melumpuhkan layanan dasar di titik-titik yang jelas.
Tanpa penajaman prioritas, risiko terbesar adalah anggaran bergerak, sementara pemulihan berjalan lambat. Masalah lain terletak pada tata kelola pemerintahan daerah. Banyak daerah masih bergerak dengan ritme prosedural normal: perubahan APBD yang berlapis, proses pengadaan yang panjang, serta koordinasi lintas kabupaten/kota yang tidak terpusat.
Dalam konteks pascabencana, kelambanan administratif bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyentuh dimensi keadilan sosial. Warga yang kehilangan rumah dan mata pencaharian tidak hidup dalam jadwal birokrasi.
Ukuran Kebijakan yang Perlu Diperluas
Selain itu, ukuran keberhasilan kebijakan masih terlalu sempit. Serapan anggaran kerap dijadikan indikator utama, seolah-olah persentase realisasi identik dengan pemulihan. Padahal, publik menunggu hasil yang nyata yaitu air bersih yang kembali mengalir, jalan yang kembali bisa dilewati, layanan kesehatan yang pulih, dan sekolah yang kembali aman bagi anak-anak.
Karena itu, langkah ke depan harus diarahkan pada perubahan orientasi kebijakan dan praktik. Berikut beberapa langkah yang dianjurkan:
-
Pemimpinan yang lebih tegas
Pemerintah provinsi perlu mengambil peran kepemimpinan yang lebih tegas dalam arsitektur pemulihan. Peta prioritas layanan dasar pascabencana harus menjadi rujukan bersama seluruh kabupaten dan kota agar dana tambahan benar-benar menjawab titik-titik kerusakan paling mendesak. -
Fleksibilitas fiskal yang bertanggung jawab
Pemerintah pusat perlu memastikan fleksibilitas fiskal yang bertanggung jawab. Percepatan persetujuan perubahan anggaran dan pemberian ruang diskresi terukur bagi kepala daerah menjadi kunci agar kebijakan darurat tidak terjebak dalam prosedur normal. -
Indikator keberhasilan yang diperluas
Indikator keberhasilan perlu diperluas dari sekadar serapan anggaran menjadi ukuran dampak pemulihan. Transparansi berbasis hasil—bukan hanya laporan keuangan—akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong disiplin kinerja pemerintah daerah.
Warga berjalan diantara tumpukan kayu yang terbawa arus saat banjir bandang di Desa Batu Bedulang, Aceh Tamiang, Selasa (23/12/2025). Desa Batu Bedulang dan Desa Baling Karang menjadi salah satu desa yang terdampak banjir bandang yang masih minim bantuan logistik dan layanan kesehatan lantaran akses jalur darat baru dapat dilalui kendaraan roda empat pada Ahad (21/12) atau setelah 29 hari banjir bandang melanda kawasan tersebut. – (/Thoudy Badai)
Kini Pemulihan Harus Berjalan Cepat
Azis menegaskan bahwa di tengah situasi pascabencana, negara diuji bukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kemampuannya mengubah keputusan fiskal menjadi kehidupan yang kembali berjalan. Uang sudah turun. Kebijakan sudah dibuat. Kini pemulihan tidak boleh tertahan oleh kebiasaan lama.
