Banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatra pada akhir tahun lalu tidak hanya merusak permukiman, tetapi juga menghancurkan ribuan hektare lahan Perhutanan Sosial di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini menyebabkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.
Di tengah situasi sulit di tempat pengungsian, anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial atau KUPS mulai merancang rencana penghijauan untuk pemulihan lingkungan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Mereka berkomitmen untuk membangun kembali ekosistem yang rusak dan menciptakan peluang ekonomi baru.
Perwakilan KUPS Renggali dari Desa Uning Mas, Aceh, Masmiko, menjelaskan bahwa pihaknya ingin membuat program penghijauan dengan menanam kopi, alpukat, kulit manis, dan buah markisa. “Kami berharap dapat mengembalikan kesejahteraan masyarakat melalui tanaman-tanaman ini,” ujarnya dalam diskusi tentang Perhutanan Sosial di Jakarta, Kamis (19/2).
Masmiko menambahkan bahwa bencana banjir dan longsor telah menghancurkan desanya. “Luas hutan kami di Desa Uning Mas mencapai 369 hektare. Sekarang, kami tidak tahu jumlah pastinya karena tiga dusun di desa ini hampir 80 persen terbawa longsor dan banjir,” katanya. Saat ini, banyak anggota KUPS masih tinggal di pengungsian.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemulihan daerah Sumatra melalui perhutanan sosial. Ia berencana bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai.
“Kami akan berkomunikasi dengan KUPS untuk mengetahui kebutuhan mereka, kemudian pemerintah daerah akan menentukan komoditas apa yang perlu dikembangkan, serta kebutuhan dunia usaha,” ujarnya. “Hasil tanaman tersebut selain untuk pemulihan ekologi, juga bertujuan untuk pemulihan ekonomi dan sosial,” tambahnya.
Sungai Melebar Hingga 180 Meter, Penghijauan Pascabencana Hadapi Tantangan
Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Ferdinal Asmi, menyatakan siap untuk melakukan penghijauan kembali area yang terdampak bencana di wilayahnya. Namun, ia meminta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan untuk membenahi sungai-sungai yang ada.
Pasalnya, imbas dari bencana banjir dan longsor, sungai-sungai menjadi sangat lebar. “Jika kami menanam, kami siap, tetapi jika aliran sungai belum dikendalikan, maka percuma saja kami menanam di sepanjang tepi sungai,” ujar dia.
Menurut cerita Masmiko, sungai di desanya melebar dari 2-3 meter menjadi 150 meter atau bahkan 180 meter. Ia juga meminta pemerintah pusat untuk turun tangan dalam menjaga aliran sungai. “Agar sungai itu bisa dimanfaatkan di masa depan,” kata dia.
Tantangan dan Harapan untuk Pemulihan Lingkungan
Pemulihan lingkungan pasca-bencana membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Program penghijauan yang direncanakan oleh KUPS merupakan langkah penting untuk memulihkan ekosistem dan memberikan harapan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.
Dengan penanaman berbagai jenis tanaman, masyarakat tidak hanya dapat memperbaiki lingkungan, tetapi juga memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan sungai yang lebih baik akan membantu mencegah bencana serupa di masa depan.
Tantangan seperti sungai yang melebar dan kerusakan lahan harus segera ditangani agar proses pemulihan dapat berjalan efektif. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, untuk memastikan keberlanjutan program ini.
Langkah Awal Menuju Pemulihan
Program penghijauan yang dilakukan oleh KUPS adalah langkah awal yang penting dalam proses pemulihan. Dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dari pihak terkait, harapan besar dapat dibangun untuk masa depan yang lebih hijau dan sejahtera.
Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti pengelolaan sungai dan rehabilitasi lahan akan menjadi kunci keberhasilan pemulihan lingkungan. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali hidup dalam lingkungan yang aman dan berkelanjutan.
