JAKARTA — Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyarankan pemerintah untuk menunda rencana impor 105.000 unit pikap dari India senilai Rp24,66 triliun yang akan digunakan dalam program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sedang berada di luar negeri dan setelah kembali, ia akan meninjau ulang rencana impor tersebut.
“Rencana impor 105.000 mobil pikap India sudah saya sampaikan ke pemerintah agar ditunda terlebih dahulu,” ujar Dasco di Gedung DPR pada Senin (23/2/2026). Ia menjelaskan bahwa Presiden nantinya akan melakukan perhitungan terkait pengadaan mobil pikap dari India serta meminta pendapat dari berbagai pihak.
Sebelumnya, Agrinas Pangan Nusantara mengumumkan rencana untuk mengimpor 105.000 unit pikap dari India senilai Rp24,66 triliun sebagai bagian dari program Kopdes Merah Putih. Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan alasan impor ini adalah karena kebutuhan kendaraan 4×4 untuk mendistribusikan pangan hingga pelosok desa. Selain itu, harga yang ditawarkan oleh produsen India dinilai lebih kompetitif dibandingkan produk lokal.
“Kami memesan dengan harga yang sangat kompetitif atau hampir 50% lebih murah dari kompetitor,” kata Joao. Impor tersebut mencakup 35.000 unit Scorpio dari Mahindra & Mahindra Ltd., serta 70.000 unit dari Tata Motors, termasuk model Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7 sebanyak 35.000 unit.
Joao juga bertanya mengapa merek-merek yang selama ini mendominasi pasar tidak bisa memberikan harga yang kompetitif. Namun, rencana ini mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Kadin secara terbuka mengimbau Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan impor kendaraan dalam bentuk utuh (CBU) karena dinilai mengancam industri otomotif dalam negeri. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri, Saleh Husin, mengatakan bahwa impor CBU berisiko melemahkan rantai pasok komponen otomotif nasional yang menopang jutaan tenaga kerja.
“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” tegasnya. Jumlah impor yang direncanakan hampir setara dengan total penjualan pikap nasional sepanjang 2025, yaitu sekitar 107.008 unit (wholesales).
Padahal, kapasitas produksi pikap dalam negeri disebut mencapai ratusan ribu unit per tahun dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40%. Kritik juga datang dari pelaku industri komponen yang menilai kebijakan ini kontraproduktif di tengah utilisasi pabrik otomotif yang masih sekitar 60% dan tekanan penurunan penjualan kendaraan nasional sepanjang 2025.
