Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menekankan bahwa data serta konten digital milik masyarakat Indonesia kini memiliki peran strategis dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) di tingkat global. Karena itu, negara perlu memastikan hak atas data dan nilai ekonominya tidak tergerus.
Menurut Nezar, data saat ini tidak lagi sekadar informasi personal. Data telah menjadi bahan baku utama dalam membangun sistem AI. Beragam aktivitas digital masyarakat, mulai dari lokasi, percakapan, hingga unggahan di media sosial, menciptakan jejak digital yang kemudian diolah menjadi model bisnis dan model kecerdasan buatan bernilai tinggi.
“Platform global seperti Google, Meta, dan TikTok mengumpulkan dan mengolah data dalam skala besar. Data tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi berbasis big data dan kecerdasan buatan,” ujarnya dalam forum Indonesia–Finland Roundtable on Data Sovereignty and Cyber Resilience di Jakarta Selatan, Senin (2/3).
Ia menegaskan bahwa isu yang muncul bukan hanya sebatas perlindungan data pribadi. Konten yang bersifat publik, termasuk karya jurnalistik dan tulisan akademik, juga berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pelatihan AI tanpa mekanisme yang adil dan transparan.
Sebagai contoh, ia menyinggung langkah The New York Times yang membatasi akses terhadap kontennya karena digunakan untuk melatih sistem AI seperti OpenAI. Sengketa tersebut memperlihatkan bahwa gaya bahasa serta konten berita memiliki nilai ekonomi sekaligus dimensi hak kekayaan intelektual.
“Jika tidak diatur, karya jurnalis, akademisi, dan kreator Indonesia bisa menjadi bahan latih AI global tanpa kesepakatan yang jelas. Nilai tambahnya dinikmati pihak lain,” tegas Wamen Nezar.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sendiri tengah mengevaluasi ulang kerangka regulasi nasional agar relevan dengan perkembangan teknologi, khususnya AI. Pemerintah juga mempelajari praktik tata kelola data di Uni Eropa yang menempatkan perlindungan hak warga sebagai prioritas dalam kebijakan digital.
Di samping isu kedaulatan data, Nezar turut menyoroti urgensi penguatan ketahanan siber. Pemerintah disebut sedang menyiapkan regulasi khusus sebagai landasan hukum guna melindungi arsitektur digital nasional dari ancaman siber yang semakin kompleks.
“Negara yang mampu mengelola dan mengendalikan data akan memiliki posisi tawar lebih kuat dalam ekonomi digital global. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar. Kita harus memastikan data warga negara memberi manfaat nyata bagi bangsa,” tegasnya.
Pentingnya Regulasi Data dalam Era AI
Dalam era digital yang semakin berkembang, data menjadi aset yang sangat berharga. Regulasi yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa data masyarakat tidak dieksploitasi secara tidak adil. Hal ini menjadi fokus utama pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan transparan.
- Regulasi yang diperlukan mencakup:
- Perlindungan data pribadi dan data publik.
- Penegakan hak kekayaan intelektual.
- Mekanisme penggunaan data yang adil dan transparan.
Pemerintah juga berupaya memperkuat kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan digital. Kolaborasi dengan negara-negara lain, seperti Finlandia, menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan standar global yang lebih adil.
Langkah Pemerintah dalam Menghadapi Ancaman Siber
Selain isu data, pemerintah juga fokus pada penguatan ketahanan siber. Ancaman siber semakin kompleks, sehingga diperlukan regulasi yang dapat melindungi infrastruktur digital nasional.
- Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:
- Pengembangan regulasi khusus untuk melindungi sistem digital.
- Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber.
- Kerja sama dengan lembaga internasional untuk memperkuat sistem pertahanan digital.
Dengan demikian, pemerintah berupaya memastikan bahwa negara tidak hanya menjadi pasar bagi teknologi global, tetapi juga menjadi pemain utama dalam ekonomi digital global.
Peran Masyarakat dalam Menjaga Kedaulatan Data
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan data. Kesadaran akan pentingnya data dan cara penggunaannya menjadi kunci untuk mencegah eksploitasi yang tidak adil.
- Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat:
- Memahami hak-hak mereka terkait data pribadi.
- Menggunakan platform digital dengan bijak dan sadar akan risiko.
- Mendukung inisiatif pemerintah dalam memperkuat regulasi data.
Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Indonesia dapat membangun sistem digital yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan.
