Defisit APBN Membengkak Akibat Perang AS-Israel vs Iran, Butuh Tindakan Cepat

JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyampaikan pandangan bahwa terdapat risiko pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran, yang direspons dengan serangan balasan oleh Teheran.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan bahwa dampak ekonomi dari konflik tersebut akan masuk ke Indonesia melalui tiga saluran utama, yaitu energi, keuangan, dan logistik.

Rizal menyoroti adanya risiko gangguan pasokan di kawasan Teluk, khususnya di jalur vital Selat Hormuz, yang dapat meningkatkan premi risiko minyak dan LNG dunia. Hal ini berdampak langsung pada biaya impor energi Indonesia.

“Bagi Indonesia yang masih berstatus net-importer minyak dan LPG, kenaikan harga global ini akan cepat mendorong inflasi melalui kenaikan ongkos transportasi, listrik, dan logistik pangan,” ujar Rizal pada Senin (2/3/2026).

Dia menambahkan bahwa pelemahan rupiah akibat fase risk-off global, ketika modal keluar dari pasar negara berkembang, berisiko memperburuk tekanan. Kondisi ini membuat impor energi dalam rupiah semakin mahal.

Dari sisi fiskal, Rizal menilai bahwa pemerintah menghadapi dilema antara menahan harga energi dengan konsekuensi subsidi yang membengkak, atau menyesuaikan harga domestik yang berisiko menekan daya beli masyarakat.

Menurut dia, kombinasi belanja negara yang naik, penerimaan melemah, dan biaya pembiayaan yang lebih mahal ini berpotensi memperlebar defisit APBN.

“Sehingga respons yang diperlukan adalah menjaga stabilitas nilai tukar, realokasi belanja non-prioritas, dan memperkuat perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dibanding mempertahankan subsidi energi secara luas,” kata Rizal.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan APBN Januari 2026 mengalami defisit sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit terjadi meskipun pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 20,5% year on year (YoY).

Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp172,7 triliun atau 5,5% dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun.

Dampak Ekonomi dari Konflik Regional

Konflik regional antara Amerika Serikat dan Iran memiliki potensi dampak jangka panjang terhadap perekonomian Indonesia. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain:

Peningkatan Harga Energi:

Pasokan minyak dan gas alam di kawasan Teluk bisa terganggu, sehingga memicu kenaikan harga global. Ini akan berdampak langsung pada biaya impor energi Indonesia, yang saat ini masih bergantung pada pasokan luar negeri.
Tekanan Inflasi:

Kenaikan harga energi akan memengaruhi ongkos transportasi, listrik, dan logistik pangan. Hal ini dapat memicu inflasi yang lebih tinggi, terutama jika harga bahan bakar tidak dijaga.
Pelemahan Rupiah:

Dalam situasi resesi global, investor cenderung mengalihkan dana ke pasar aman. Hal ini dapat menyebabkan pelemahan rupiah, yang membuat impor energi menjadi lebih mahal.
Kenaikan Biaya Pembiayaan:

Jika inflasi meningkat, biaya pembiayaan pemerintah juga bisa bertambah. Ini dapat memperparah defisit APBN jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan atau penghematan belanja.

Strategi Pemerintah untuk Menghadapi Risiko

Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis:

Menjaga Stabilitas Nilai Tukar:

Pemerintah harus memastikan stabilnya rupiah, baik melalui intervensi di pasar valuta asing maupun kebijakan moneter yang tepat.
Realokasi Belanja Non-Prioritas:

Dana yang dialokasikan untuk belanja non-prioritas dapat dialihkan ke sektor yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur atau program perlindungan sosial.
Meningkatkan Perlindungan Sosial:

Program bantuan sosial harus lebih tepat sasaran, agar masyarakat yang paling rentan bisa terlindungi tanpa memberatkan anggaran negara.
Mengoptimalkan Pendapatan Negara:

Peningkatan pendapatan negara melalui pajak dan retribusi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada utang dan subsidi.

Tantangan Fiskal dan Kebijakan yang Diperlukan

Selain itu, pemerintah juga harus menghadapi tantangan fiskal yang kompleks. Dengan pendapatan yang tumbuh, tetapi defisit tetap terjadi, maka diperlukan kebijakan yang lebih efektif.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:

Meningkatkan Efisiensi Pengeluaran:

Belanja pemerintah harus dikelola dengan lebih efisien, termasuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan anggaran.
Mengurangi Ketergantungan pada Subsidi:

Subsidi energi perlu dievaluasi ulang agar tidak memberatkan APBN dan tidak mengganggu alokasi dana untuk sektor lain.
Meningkatkan Investasi Swasta:

Pemerintah perlu menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik, agar sektor swasta dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.