Aksi Protes dan Keracunan Massal Terkait Program Makan Bergizi Gratis
Aksi protes yang menuntut evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul di berbagai daerah, mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut. Di Pati, Jawa Tengah, masyarakat menuntut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperbaiki menu MBG yang dinilai tidak sesuai dengan besarnya anggaran. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, warga akan kembali berdemo.
Aksi serupa juga ditemukan di beberapa daerah lain, seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, hingga Jawa Barat. Desakan masyarakat bisa dirangkum dalam satu kalimat: meminta pemerintah mengevaluasi total penyelenggaraan MBG.
Pada saat demo berlangsung, sejumlah daerah menghadapi keracunan massal, diduga akibat menu MBG. Di Sumatra Utara, misalnya, hampir 300 siswa mengalami keracunan karena makanan yang mereka santap terkontaminasi bakteri. Salah satu akar masalahnya adalah dapur MBG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
Pengalaman Sosial yang Nyata
Menurut pengajar di Fisipol Universitas Udayana, Mirah Mahaswari, demo dan protes terhadap MBG menunjukkan bahwa “masalah ini sudah bukan hanya polemik kebijakan.” Ia menyebutkan bahwa “pengalaman sosial yang konkret, yang nyata. Karena saat warga turun ke jalan, artinya dampak kebijakan ini enggak hanya abstrak, melainkan nyata menyentuh pengalaman kolektif warga.”
Di sisi lain, Mirah melanjutkan, demo MBG “mengindikasikan jarak antara klaim keberhasilan yang terus diulang pemerintah” dengan “pengalaman sehari-hari masyarakat.”
Janji Politik dan Evaluasi Kebijakan
Dosen Fisip Universitas Airlangga, Febby Risty Widjayanto, mengungkapkan bahwa kukuhnya pemerintah dalam mempertahankan MBG tak lepas dari faktor “janji politik.” Perkembangannya, janji politik tersebut, menurut Febby, “diuji oleh publik sebagai penerima manfaat ketika program ini diimplementasikan.”
“Artinya, ketika janji politik tersebut justru menuai protes dan kritik dari publik, maka pemerintah dapat mempertimbangkan masukan dari masyarakat sipil,” papar Febby. “Karena realisasi kebijakan itu bukanlah tindakan satu arah, melainkan dua arah. Kritik publik adalah ekspresi kepedulian.”
Tanggapan Badan Gizi Nasional (BGN)
Badan Gizi Nasional (BGN), dalam menanggapi masalah yang ada, mengaku akan senantiasa mengawasi jalannya MBG di lapangan secara aktif dan ketat. Per Februari, BGN mengklaim sudah menghentikan sementara 47 SPPG yang dinilai tidak memenuhi kualitas—tergambar lewat menu yang tidak ideal.
“Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujar Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, di Jakarta, Sabtu (28/02).
Demo di Pati, Jawa Tengah
Tergabung dalam Aliansi Warga Tlogowungu Bersatu (AWTB), sebagian masyarakat di Pati, Jawa Tengah, melangsungkan demonstrasi menyasar Makan Bergizi Gratis (MBG), Jum’at (27/02). Aksi demo diadakan di depan kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Kecamatan Tlogowungu.
Koordinator aksi, Agus Ribowo Setyo, mengaku demonstrasi berangkat dari keluhan masyarakat yang melihat menu MBG tidak layak, berkebalikan dengan kuantitas angka anggaran yang diberikan. Agus menyebut dengan situasi yang bertolak belakang itu, rasanya amat “janggal.”
“Misalnya, mereka mengatakan bahwa anggaran MBG per porsi untuk setiap anak itu Rp8.000. Tapi, setelah kami cek di pasar, menu yang diberikan harganya cuma Rp5.000,” katanya kepada BBC News Indonesia, Sabtu (28/2).
Agus mendapati keadaan tersebut di dua SPPG yang berada di Tlogowungu. Mulanya, dia bersama warga yang kecewa sempat menempuh audiensi dengan pengelola SPPG. Namun, jalur diskusi buntu sehingga melahirkan letupan aksi protes.
Kasus-Kasus Keracunan
Pada kesempatan terpisah, masifnya aksi protes terhadap MBG dibarengi dengan berita kasus-kasus keracunan yang masih mewarnai pelaksanaan program dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto ini.
Di Cimahi, Jawa Barat, pada akhir Februari 2026, sebanyak 43 siswa disebut keracunan selepas melahap menu MBG. Menu yang disantap yaitu onigiri, telur rebus, biskuit, kurma, dan susu. Puluhan siswa itu lalu dibawa ke beberapa rumah sakit di Cimahi untuk menjalani pemeriksaan medis.
Di Aceh Selatan, 18 siswa dikabarkan keracunan setelah mengonsumsi MBG, Sabtu (28/02). Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan bahkan mengambil sikap untuk penetapan Kejadian Luar Biasa (KLN) sebab merupakan “kasus keracunan yang pertama.”
Respons BGN terhadap Masalah
Badan Gizi Nasional, dalam menyikapi polemik yang ada, mengeluarkan beberapa pernyataan. Tentang menu MBG yang dikritik menyimpang dari ketentuan anggaran, BGN menegaskan bahwa uang yang tersedia tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk bahan baku makanan, melainkan ada yang dibagi ke pos kebutuhan operasional serta insentif bagi yayasan atau mitra pelaksana.
Alokasi dana bahan makanan di MBG ditetapkan sebesar Rp8.000 sampai Rp10.000 per porsi. Keduanya sudah dipotong sebesar kurang lebih Rp5.000—dari Rp13.000 atau Rp15.000—untuk bermacam kebutuhan di lapangan.
Protes Orang Tua Pelajar
Demo dan kritik yang simultan kepada program Makan Bergizi Gratis memperlihatkan persoalan ini sudah “bukan hanya polemik kebijakan,” tapi “pengalaman sosial yang konkret,” demikian sebut pengajar di Fisipol Universitas Udayana, Mirah Mahaswari.
Ketika warga turun ke jalan, Mirah meneruskan, artinya “dampak kebijakan tidak lagi abstrak,” melainkan “nyata menyentuh pengalaman kolektif.” “Dan ini juga mengindikasikan adanya jarak antara klaim keberhasilan MBG yang terus diulang pemerintah dengan pengalaman sehari-hari masyarakat,” ucap Mirah saat dihubungi BBC News Indonesia, Senin (2/3).
Protes Langsung Terkait MBG
Protes langsung terkait MBG, yang beberapa waktu belakangan ditemukan, banyak dihelat di daerah di luar kota-kota besar. Dosen Fisip Universitas Airlangga, yang juga mengajar di bidang ekonomi politik, Febby Risty Widjayanto, melihat hal itu tidaklah lahir dari ruang kosong.
Masyarakat di daerah-daerah “kecil” tersebut, ambil contoh di Pati atau Rembang, Jawa Tengah, merasakan kekecewaan yang mendalam akibat himpitan fiskal imbas berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, jelas Febby. “Terlebih lagi, tidak semua daerah memiliki sumber daya alam yang mumpuni, yang bisa menjadi sumber pemasukan wilayahnya,” imbuhnya.
Implikasinya, sambung Febby, perputaran ekonomi di daerah semakin seret serta berpotensi menimbulkan pengangguran. Di antara itu, masyarakat justru dihadapkan dengan program MBG yang “komposisi gizinya tidak sesuai harapan,” ujar Febby. Kemudian, MBG turut mempertontonkan praktik konflik kepentingan yang membuka ruang mengeruk keuntungan.
Evaluasi Kebijakan dan Legitimasi
Pemerintah selalu menyebut akan mengevaluasi kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan MBG. Bahasa “evaluasi,” menurut Mirah, sering kali dipakai “untuk menenangkan situasi tanpa harus mengubah desain kebijakan.” Setiap kasus yang menyeret MBG, mulai dari keracunan atau menu yang tak sesuai, senantiasa dibingkai pemerintah dengan “kegagalan teknis” bukan “desain kebijakan” itu sendiri.
Jika masalah terus berulang, “itu bisa mengindikasikan persoalannya sistemik,” Mirah menekankan. “Jadi, respons evaluasi ini bisa dibaca sebagai strategi yang defensif saja untuk menjaga legitimasi program MBG,” ucap Mirah.
