Kondisi Listrik di Kepulauan Batu Nias Selatan
Di ujung barat Indonesia, khususnya di Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan, masih terdapat sebagian besar desa yang belum mendapatkan akses listrik yang layak. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Senator Sumatra Utara, Pdt. Penrad Siagian, yang menemukan fakta mengejutkan selama kunjungan kerjanya pada 21 Februari hingga 2 Maret 2026.
Dalam data lapangan yang dikumpulkan dari tujuh kecamatan yang mencakup 86 desa dan satu kelurahan, distribusi energi di wilayah tersebut dinilai jauh dari kata merdeka. Meskipun Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945, masyarakat di Kepulauan Batu masih hidup dalam gelap, seolah kemerdekaan yang dijanjikan konstitusi tidak menyentuh mereka.
Genset Jadi Napas Terbatas
Bagi desa-desa yang beruntung, listrik hanya berasal dari generator set (genset) swadaya dengan waktu operasional sangat terbatas—biasanya hanya menyala beberapa jam saat malam hari. Namun, bagi separuh desa lainnya, jaringan listrik PLN sama sekali belum menjangkau.
Ketiadaan pasokan energi ini memicu efek domino yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Dalam sektor pendidikan, aktivitas belajar anak-anak terhenti total saat matahari terbenam. Di sektor kesehatan, layanan medis di pelosok tidak dapat berjalan optimal tanpa alat pendukung listrik. Sementara itu, sektor ekonomi juga terganggu karena para pelaku UMKM dan nelayan terjepit akibat ketidakstabilan daya untuk produksi maupun pendinginan hasil laut.
Energi Mahal
Penderitaan warga semakin lengkap dengan meroketnya harga energi akibat buruknya rantai distribusi. Penrad menerima laporan bahwa harga BBM jenis Pertalite menembus Rp25.000 per liter, sementara elpiji 3 kg bersubsidi mencekik kantong warga di harga Rp55.000 per tabung.
“Di mana intervensi negara? Masyarakat tidak butuh angka statistik atau klaim administratif. Mereka butuh listrik yang benar-benar menyala di rumah mereka,” tegas anggota DPD RI tersebut.
Tuntutan dan Solusi
Menyikapi temuan ini, Penrad Siagian mendesak PT PLN (Persero) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap program elektrifikasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), khususnya di Kepulauan Nias. Ia meminta adanya pemetaan ulang dan evaluasi anggaran agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di daratan utama, tetapi juga menjangkau pulau-pulau terpencil.
- Penrad menekankan pentingnya keadilan distribusi anggaran. Ia menegaskan bahwa masyarakat di Kepulauan Batu tidak boleh terus menunggu tanpa kepastian.
- Ia juga mengajak pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat untuk bekerja sama dalam menjawab tantangan ini.
- Dengan koordinasi yang baik, diharapkan solusi dapat ditemukan agar akses listrik dapat lebih merata dan layak.
Penrad menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan langkah-langkah konkret, diharapkan masyarakat di Kepulauan Batu dapat segera menikmati manfaat dari kemerdekaan yang telah lama dirindukan.
