PALANGKA RAYA, .CO
– Aliansi Aksi Reformasi Polri (AROMI) Kalimantan Tengah menggelar aksi unjuk rasa damai di Gedung DPRD Kalteng, Senin (2/3/26). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap kasus-kasus kekerasan dan penyimpangan yang melibatkan oknum kepolisian. Selain itu, aksi ini juga menjadi momen untuk mendesak realisasi percepatan reformasi di tubuh Polri.
Koordinator lapangan aksi, Yosafat Menteng E, menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Arianto Tawakal, seorang warga sipil di Tual, Maluku yang tewas akibat tindak kekerasan oknum polisi. Menurutnya, insiden di Tual menjadi bukti nyata bahwa 8 poin percepatan reformasi Polri yang telah disepakati dan disahkan oleh Komisi III DPR RI bersama Kapolri pada rapat dengar pendapat (RDP) Januari 2026 lalu belum terealisasi di lapangan.
Dalam orasinya, Yosafat mengkritik keras lambannya implementasi reformasi tersebut. Ia juga mengaitkan kejadian di Tual dengan tragedi serupa yang pernah terjadi di Kalimantan Tengah beberapa tahun silam. “Kami turut berbela sungkawa atas apa yang menimpa adik kita, anak bangsa, masyarakat sipil, Arianto Tawakal. Kejadian ini adalah bukti bahwa 8 poin tuntutan reformasi Polri yang sudah disahkan hanyalah ‘operasi kecantikan’ semata,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, kejadian di Tual, Maluku itu menjadi bahan refleksi masyarakat. “Kita ingat pada 2024 lalu, betapa bengis dan brutalnya oknum aparat kepolisian menembak saudara kita di Bangkal, Seruyan, sehingga menewaskan Alm. Gijik yang saat itu sedang memperjuangkan haknya,” katanya.
Berangkat dari kajian dan refleksi tersebut, massa aksi AROMI Kalteng membawa 5 poin tuntutan khusus yang ditujukan kepada DPR RI dan Kapolri. Mereka mendesak agar 8 poin reformasi Polri tidak hanya menjadi dokumen kesepakatan, tetapi segera diimplementasikan secara tegas.
Pantauan di lapangan, aksi unjuk rasa tersebut berlangsung lancar dan kondusif tanpa ada gesekan dengan aparat keamanan. Massa aksi bahkan diterima masuk ke Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalteng untuk melakukan audiensi. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kalteng Junaidi, Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Yosi Muhamartha beserta jajaran, dan perwakilan Polresta Palangka Raya.
Di dalam ruang rapat itu, diskusi berjalan dengan baik. Setiap lembaga yang tergabung dalam aliansi AROMI diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya berdasarkan kajian masing-masing.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Junaidi memberikan apresiasi tinggi kepada para mahasiswa yang berani bersuara dan memiliki kesadaran kritis. Ia menegaskan bahwa semangat mahasiswa harus terus dijaga karena mereka adalah generasi penerus pembangunan di Kalteng.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Wakil Ketua DPRD Kalteng berkomitmen untuk membawa aspirasi dan 5 poin tuntutan massa aksi langsung ke pemerintah pusat di Jakarta pada tanggal 6 mendatang. Pihak DPRD juga berjanji akan menggelar diskusi lanjutan bersama para mahasiswa sepulangnya dari ibukota.
Mengakhiri rangkaian aksi dan audiensi tersebut, Yosafat menegaskan posisi mahasiswa sebagai elemen masyarakat yang akan terus mengawal jalannya pemerintahan. “Sebagai mahasiswa dan sebagai rakyat, kami berkomitmen untuk selalu menjadi mitra kritis dan mitra strategis pemerintah dalam setiap kebijakan. Kami akan selalu menginterupsi pemerintah jika kebijakan yang ada sudah tidak lagi pro kepada rakyat. Ini semua demi kepentingan bangsa, khususnya di Bumi Tambun Bungai ini,” pungkasnya.
