DPRD Bangli Dorong Pemkab Fokus pada Realisasi PAD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli, Bali, menyoroti pentingnya fokus pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini. Hal ini dilakukan setelah pada tahun 2025 lalu, Kabupaten Bangli tidak mencapai target PAD yang telah ditentukan.
Realisasi PAD Kabupaten Bangli pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp272,55 miliar, jauh di bawah target APBD yang ditetapkan sebesar Rp307,4 miliar. Ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Bangli, khususnya karena pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap kemajuan kabupaten tersebut.
“Kunci dari APBD adalah pengelolaan keuangan daerah. Maju mundurnya sebuah kabupaten bergantung pada pendapatannya. Oleh karena itu, dari awal dewan sudah mengingatkan eksekutif untuk memantau secara detail sumber pendapatan agar tidak terjadi kebocoran,” ujar Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, pada Senin 2 Maret 2026.
Untuk mencapai target PAD, DPRD akan melakukan pendataan dan pengawasan yang lebih ketat, terutama di sektor retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Salah satu contohnya adalah retribusi Penelokan, yang dinilai lebih rendah dibanding tingkat kunjungan wisatawan.
Upaya Bersama untuk Meningkatkan PAD
DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli akan melakukan uji petik di beberapa lokasi, termasuk di Penelokan Kintamani, untuk memastikan bahwa pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan.
“Kita akan turun langsung ke lokasi, melihat berapa pendapatan per hari. Kami perlu melakukan ini karena dengan ketimpangan pendapatan ini masih banyak tanda tanya,” kata Suastika.
Ia berharap dengan upaya ini, realisasi PAD dapat meningkat dan sesuai dengan target yang ditetapkan. “Brida harus meneliti kenapa (retribusi Penelokan) begitu. Harus diteliti dan lakukan riset, bekerja sama dengan stakeholder terkait, untuk mengetahui kebocorannya dimana, persoalannya di mana, bagaimana solusinya.”
Pentingnya Analisis Cepat dan Kolaborasi
Suastika menekankan bahwa kajiannya harus cepat, misalnya dalam waktu dua bulan, sambil kita simpulkan. “Namun, analisis harus dilakukan secara mendalam dan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait agar bisa menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan.”
Dengan langkah-langkah ini, DPRD Bangli berharap dapat membantu Pemkab Bangli meningkatkan PAD dan menjaga keseimbangan anggaran daerah. Selain itu, peningkatan PAD juga akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bangli.
