JAKARTA – Indonesia akan menghadapi tantangan berat dalam menjadi mediator konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat, terutama karena keterlibatan Jakarta di Board of Peace (BoP).
Perkataan ini disampaikan oleh akademisi Barisan Oposisi Indonesia (BOI), Ubedilah Badrun melalui layanan pesan pada Senin (2/3). Menurut Kang Ubed, sapaan akrab Ubedilah Badrun, BoP adalah organisasi yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump. Ia menilai bahwa keanggotaan Indonesia di BoP membuat posisi negara ini sulit diakui sebagai pihak tengah dalam konflik Iran dengan AS-Israel.
“Sepanjang Indonesia masih menjadi anggota dari BoP di bawah pimpinan Donald Trump, sepanjang itu pula posisi Indonesia sangat sulit untuk menjadi mediator penyelesaian perang Israel dengan AS vs Iran,” ujar Kang Ubed, Senin ini.
Beberapa waktu terakhir, Presiden RI Prabowo menyatakan kesiapan menjadi fasilitator dialog di tengah kondisi tegang dan membara di kawasan Timur Tengah. Sikap tersebut diambil setelah adanya konfirmasi serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran. Bahkan, Prabowo siap bertolak ke Teheran untuk membuka jalur komunikasi.
Namun, Kang Ubed menilai bahwa meski Indonesia bisa menjadi penengah dalam konflik Iran vs AS-Israel, langkah tersebut tidak mudah. Ia menjelaskan bahwa konflik antara AS dan Israel dengan Iran sudah semakin besar dan kompleks.
“Sebab, konflik AS dan Israel vs Iran sudah terlanjur membesar dan semakin kompleks, karena konflik makin meluas dan hingga saat ini tak terkendali,” ujarnya.
Meskipun demikian, ia menilai bahwa langkah Indonesia untuk keluar dari BoP di tengah meletusnya konflik Iran vs AS-Israel juga wajar. Menurutnya, keanggotaan di BoP membuat posisi Indonesia terjepit dalam perpolitikan internasional, terutama dalam menyikapi kasus konflik Iran vs AS-Israel.
“Langkah yang penting dilakukan justru harusnya Indonesia segera keluar dari BoP di tengah perang AS dan Israel vs Iran meletus, tetapi tidak perlu juga merasa mampu menjadi mediator perang tersebut,” kata Kang Ubed.
Dalam konteks ini, Indonesia perlu mempertimbangkan strategi yang lebih tepat dalam menghadapi dinamika politik global. Meski memiliki potensi sebagai negara yang netral, keterlibatan dalam organisasi seperti BoP dapat membatasi ruang gerak diplomasi negara.
Selain itu, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia harus dipertimbangkan secara matang, termasuk dalam hal pengambilan sikap terhadap konflik yang sedang berlangsung. Pemilihan posisi yang tepat akan menentukan bagaimana dunia melihat peran Indonesia dalam isu-isu internasional.
Kesadaran akan situasi geopolitik yang rumit dan dinamis akan menjadi kunci bagi Indonesia dalam menjaga kredibilitas dan keseimbangan dalam hubungan internasional.
