Perusahaan BUMN Akan Bertemu Wakil Ketua DPR untuk Jelaskan Alasan Impor Mobil dari India
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menjelaskan alasan pihaknya mengimpor 105.000 unit mobil dari India. Impor tersebut terdiri dari 35.000 unit mobil pikap 4×4 dari Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), serta 35.000 unit pikap 4×4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors. Seluruh mobil tersebut akan digunakan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dasco merupakan salah satu pihak yang menyoroti kebijakan impor ini dan meminta agar impor ditunda. Namun, Joao menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan untuk menunda impor 105.000 unit mobil tersebut. Ia akan berkomunikasi terlebih dahulu tentang pertimbangan impor dibandingkan membeli dari dalam negeri.
“Dokumen dan kontrak (impor) ini, saya akan memintakan waktu kepada Pak Dasco untuk menyampaikan kepada beliau juga, karena mungkin selama ini beliau hanya mendengarkan dari satu sisi. Jadi sekarang saya pun akan mencoba mencari waktu beliau,” ujar Joao dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Penolakan Impor Tidak Datang dari Pemerintah atau Masyarakat
Menurut Joao, selama ini yang menolak impor mobil untuk keperluan Koperasi Merah Putih adalah pihak individu dan kelompok tertentu, bukan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Ia menegaskan bahwa pihaknya sebagai BUMN tetap taat kepada pemerintah dan rakyat. “Kami hanya setia kepada negara dan rakyat, tidak kepada individu atau kelompok tertentu yang menolak,” tambahnya.
Meskipun demikian, Joao tidak menampik jika nantinya pemerintah memutuskan untuk menghentikan impor, maka Agrinas akan melaksanakannya. “Selama negara mendukung apa yang kami lakukan akan kami laksanakan, tapi kalau negara dan DPR mengatakan bahwa kami harus hentikan, kami hentikan dengan segala risikonya,” ujarnya.
Alasan Memilih Impor dari India
Sebelumnya, Joao sempat mengungkapkan bahwa pertimbangan membeli mobil dari India dikarenakan faktor harga dan kemampuan industri dalam negeri untuk melakukan pengadaan dalam jumlah besar. Ia menyebut bahwa harga pikap 4×4 yang ada di pasaran Indonesia relatif mahal. Menurutnya, harga yang ditawarkan produsen India lebih kompetitif sehingga menghemat penggunaan APBN.
“Pertama masalah harga. Produk-produk yang ada, baik dari manapun yang men-supply pasar Indonesia, harganya kalau 4×4 sangat mahal,” ungkapnya saat ditemui Kompas.com di kantornya, Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Joao menuturkan bahwa pembelian kendaraan dari produsen di India tersebut telah menghemat penggunaan APBN hingga Rp 43 triliun. Sebab, harga yang didapat hampir setengah lebih murah dibandingkan produk sejenis di pasar Indonesia. Ia menjelaskan bahwa jika menggunakan e-katalog pemerintah, total biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan sarana dan prasarana Koperasi Merah Putih tersebut mencapai Rp 121 triliun. Namun melalui skema pembelian langsung ke pabrikan, anggarannya dapat dihemat.
“Jadi dengan mengambil dari India, itu kita menjadi jalan tengah. Jadi adil untuk kita menggunakan biaya anggaran APBN ini secara bijak. Karena kita beli dengan harga yang hampir setengahnya lebih murah daripada produk-produk yang ada di pasaran Indonesia,” jelas dia.
Kapasitas Produksi Nasional Tidak Mampu Memenuhi Kebutuhan
Di sisi lain, kapasitas produksi nasional dinilai belum mampu memenuhi pengadaan pikap 4×4 dengan total 70.000 unit dalam kurun waktu yang ditetapkan Agrinas. Joao menilai, jika dipaksakan membeli dari pasar domestik, dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas distribusi komoditas lainnya.
“Produksi mobil nasional kita juga sekarang ini cuma 70.000, kalau nggak salah. Kalau kita tambahkan lagi beli 70.000 dari pasar, yang ada itu stok sendiri tidak ada. Selain stoknya tidak ada, harganya mahal, nanti kita bisa memutus distribution yang lain gitu,” jelasnya.
