Kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, mengungkap alasan penolakannya terhadap undangan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Istana pada Agustus 2025 lalu. Penolakan ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dalam mengawal kebijakan pemerintah, khususnya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tiyo menyoroti dugaan pergeseran anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun yang dialokasikan untuk MBG.
Tiyo menyampaikan pengakuan tersebut saat hadir dalam sesi podcast di kanal YouTube Terus Terang Media, pada Rabu malam (25/1/2026). Ia menegaskan bahwa sikap kritis yang ia tunjukkan bukanlah reaksi spontan, melainkan prinsip yang telah dipikirkan secara matang. “Kita itu tidak tiba-tiba marah ke presiden. Kita itu sudah sejak setahun yang lalu banyak mengkritik kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan dari rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi,” ujarnya.
Dampak Pergeseran Dana Pendidikan
Dugaan mengenai pemangkasan atau pergeseran pos anggaran pendidikan demi mendanai MBG menjadi sorotan utama Tiyo. Menurutnya, langkah ini berisiko mengganggu keberlangsungan sektor pendidikan nasional jika skema pendanaannya tidak dikelola secara transparan dan tepat sasaran. “Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi dia melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan,” kata dia.
Tiyo mengungkap angka yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp223 triliun, sebagai estimasi nilai anggaran yang terdampak akibat kebijakan tersebut. “Kalau 223 triliun anggaran pendidikan yang dirampas oleh MBG itu kita kelola untuk pendidikan, kita hanya butuh 180 triliun untuk menggratiskan seluruh mahasiswa.”
Meski melayangkan kritik keras, Tiyo memberikan catatan penting. Ia menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak menolak upaya pemerintah dalam pengentasan stunting di Indonesia. “BEM UGM tidak pernah mengatakan untuk MBG itu dihentikan karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting. Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi itulah yang kami kritisi,” ujar Tiyo.
Respons Pejabat dan Isu Tekanan
Tiyo turut memberikan pandangannya terkait sikap para pemangku kebijakan dalam menanggapi suara kritis mahasiswa. “Kami ini bosmu… Sebagai rakyat kalian itu buruh outsourcing yang dipekerjakan oleh rakyat,” tegas Tiyo. Ia menyebut kritik kerasnya lahir dari keprihatinan mendalam. “Ketika kita yang terbiasa pada kesantunan, terpaksa mengatakan presiden bodoh, berarti ini kejahatannya sudah tidak termaafkan,” katanya.
Tiyo menilai adanya teror sebagai indikator kemunduran demokrasi. “Teror sebenarnya adalah tanda cacatnya demokrasi. Apalagi ketika teror, pemerintah tidak berpihak pada korban,” papar Tiyo.
Seruan Reformasi Jilid Dua
Di akhir pernyataannya, Tiyo menyerukan refleksi besar terhadap kondisi demokrasi. “Saya ngajak teman-teman… untuk kita mulai berimajinasi tentang reformasi jilid dua. Karena seluruh syarat terjadinya reformasi itu sudah lengkap,” ujarnya. Meski keras, ia menyatakan tetap membuka ruang perubahan. “Kalau saja Pak Presiden bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau,” ungkap Tiyo.
Baginya, rakyat tidak menginginkan konflik berkepanjangan dengan pemimpinnya. “Rakyat ini enggak pengin punya pemimpin yang harus dikritik. Penginnya punya pemimpin yang bisa kita andalkan, bisa kita banggakan.”
