.CO.ID – JAKARTA
Di tengah meningkatnya ancaman militer dari Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang memicu serangan balasan dari pihak Iran, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyerukan agar pemerintah segera merancang respons kebijakan yang jelas dan konkret. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi tekanan ekonomi nasional, khususnya menjelang momentum Ramadan dan Idul Fitri.
Menurut Misbakhun, eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan negara-negara penting dalam rantai pasok energi global berpotensi menyebabkan lonjakan harga minyak dan fluktuasi pasar keuangan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, hal ini dapat memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah, membebani subsidi energi dalam APBN, serta mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri.
“Momen Ramadan selalu berkaitan dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Jika pada saat bersamaan harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin kuat. Oleh karena itu, pemerintah harus segera bergerak dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang nyata,” ujar Misbakhun dalam pernyataannya, Senin (2/3/2026).
Ia menekankan bahwa Kementerian Keuangan perlu segera menyusun skenario fiskal darurat yang realistis, termasuk kemungkinan penyesuaian postur belanja negara jika harga minyak dunia tetap tinggi. Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja menjadi langkah penting agar ruang anggaran tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.
Di sisi lain, Misbakhun menilai koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan. Menurutnya, gejolak global sering kali memicu arus keluar modal dan tekanan pada rupiah. Oleh karena itu, bauran kebijakan fiskal dan moneter harus disiapkan dalam satu kerangka respons yang terintegrasi.
“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha membutuhkan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar,” tegasnya.
Selain itu, Politisi Partai Golkar tersebut juga mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik dalam negeri tetap terjaga. Menurutnya, jika harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan, pemerintah perlu menyiapkan langkah penyangga agar harga BBM domestik tidak langsung menyebabkan efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya.
“Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis di saat sedang menjalankan ibadah Ramadan dan bersiap menyambut Idul Fitri,” ungkap Misbakhun.
Lebih lanjut, Misbakhun mengatakan bahwa Komisi XI DPR RI akan memantau secara intensif respons kebijakan pemerintah terhadap perkembangan konflik tersebut, termasuk dampaknya terhadap subsidi energi, inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan nasional.
