Kritik terhadap Rencana Pinjaman Daerah Jawa Barat
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyampaikan kritik terhadap rencana pemerintah provinsi yang akan mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun. Iwan menegaskan bahwa langkah ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan transparan agar tidak menjadi beban finansial jangka panjang bagi masyarakat.
Iwan menekankan bahwa setiap pinjaman yang diambil oleh pemerintah daerah akan dibayar menggunakan uang rakyat melalui APBD pada masa mendatang. Oleh karena itu, dia menuntut transparansi penuh terkait skema pinjaman tersebut, termasuk bunga dan tenor pinjaman.
“Setiap rupiah yang dipinjam oleh pemerintah adalah beban yang pada akhirnya akan ditanggung oleh masyarakat melalui anggaran daerah di masa depan. Oleh karena itu, transparansi mengenai bunga dan tenor pinjaman harus dibuka secara gamblang kepada publik melalui forum legislatif,” ujar Iwan dalam keterangan resminya.
Wanti-wanti Proyek Infrastruktur Selesaikan Masalah Sistemik
Iwan juga menyoroti rencana penggunaan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur. Dia memperingatkan agar proyek yang dijalankan benar-benar menyelesaikan masalah sistemik, seperti kemacetan, bukannya justru menciptakan masalah baru akibat kurangnya koordinasi antarwilayah.
Dia tidak ingin pembangunan jalan hanya menjadi proyek mercusuar yang minim dampak nyata. “Tanpa sinkronisasi dengan Pemkot atau Pemkab, pembangunan jalan baru justru berisiko menimbulkan titik kemacetan baru di ujung ruas jalan,” kata dia.
Minta Jaminan Keterlibatan Kontraktor Lokal
Di tengah kondisi ekonomi global yang fluktuatif, Iwan juga meminta Pemprov Jabar memastikan proyek ini mampu menstimulus ekonomi lokal secara langsung. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan pengusaha dan kontraktor di daerah.
“Saya meminta jaminan bahwa pengerjaan proyek ini melibatkan kontraktor lokal yang berkualitas. Hal ini penting agar perputaran uang tetap berada di lingkup Jawa Barat,” kata dia.
Iwan juga mengusulkan adanya sistem pengawasan digital agar masyarakat bisa memantau progres fisik dan meminimalisir kebocoran anggaran.
Sektor Pendidikan dan Kesehatan Tidak Boleh Dikorbankan
Iwan mengingatkan agar kewajiban membayar cicilan utang tidak mengganggu stabilitas sektor pelayanan dasar. Dia mengharamkan adanya pemotongan anggaran pendidikan maupun kesehatan hanya untuk menutupi utang tersebut.
Dia juga menagih penjelasan teknis dari Gubernur Dedi Mulyadi mengenai rasio utang terhadap pendapatan daerah agar tetap patuh pada batasan defisit Kementerian Keuangan.
“Dukungan DPRD terhadap pinjaman daerah harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa setiap sen pinjaman tersebut benar-benar meningkatkan produktivitas rakyat Jawa Barat,” ucap Iwan.
